[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a29efa8e-9066-4620-a955-f9d50926d05d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-02-02","effective_date","2018-02-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Badan Standardisasi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan - Standardisasi Nasional
2018
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 4, LN.2018/NO.10, LL SETKAB : 21 HLM.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Badan Standardisasi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang\r\nStandardisasi dan Penilaian Kesesuaian, perlu menetapkan Perpres tentang Badan\r\nStandardisasi Nasional. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. \n Dalam Perpres ini ditetapkan Badan Standardisasi Nasional yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018. \n Perpres ini mencabut Kepres Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran; Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang\r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah, terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Kepres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, T\\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non\r\nKementerian sepanjang yang mengatur mengenai Badan Standardisasi Nasional; dan Kepres Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2011 tentang Unit Organisasi dan Tugas\r\nEselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian sepanjang yang mengatur mengenai unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran\n2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015\n3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 ini menetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri terkait. BSN memiliki tugas utama dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Fungsi utama BSN meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional terkait pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Struktur organisasi BSN terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, dan beberapa deputi yang masing-masing memiliki tugas spesifik. Deputi-deputi ini bertanggung jawab atas pengembangan standar, penerapan standar dan penilaian kesesuaian, akreditasi, serta pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Selain itu, BSN juga memiliki Inspektorat untuk pengawasan intern dan pusat-pusat pendukung untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis.","transitional_provisions","1. Tugas dan fungsi mengenai standar nasional untuk satuan ukuran sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 dialihkan ke dalam tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional.\n2. Pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas dan fungsi mengenai standar nasional satuan ukuran di lingkungan Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.\n3. Perlengkapan, pembiayaan, dan dokumen pengelolaan standar nasional satuan ukuran pada Pusat Penelitian Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dialihkan menjadi perlengkapan, pembiayaan, dan dokumen Badan Standardisasi Nasional.\n4. Pengalihan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Presiden ini.\n5. Seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :	that to implement the provisions of Article 8 paragraph (4) of Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding the National Standardization Agency;
In view of :	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State Republic of Indonesia; Law Number 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 216, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5584);

DECIDES:

To stipulate :

PRESIDENTIAL REGULATION REGARDING THE NATIONAL
STANDARDIZATION AGENCY.

CHAPTER I
POSITION, DUTIES, AND FUNCTIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a29efa8e-9066-4620-a955-f9d50926d05d","actionData","errors"]