[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a29e7ce0-4166-4a6e-8892-aa9f93c3331e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata ruang - Tata RUANG wilayah - rencana tata ruang
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD 2011 (4 SERI E): 125 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka kebijakan, strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah dimaksud perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram;\r\nb.\tbahwa untuk melaksanakan pembangunan wilayah Kota Mataram secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kota Mataram;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua; UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 4 Tahun 1992; UU Nomor 5 Tahun 1992; UU Nomor 4 Tahun 1993; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU Nomor 3 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 30 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 41 Tahun 2009; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 35 Tahun 1991; PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 27; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 69 Tahun 2001; PP Nomor 77 Tahun 2001; PP Nomor 16 Tahun 2004; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 20 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 7 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 68 Tahun 2010; Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010; Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2003; Perda Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2006; Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007; Perda Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Walikota Mataram Nomor 25 Tahun 2006 \n Perda ini mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang Kota adalah untuk mewujudkan Kota sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota yang terdiri dari: a. kebijakan dan strategi pengembanganstruktur ruang wilayah kota; dan b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011. \n 125 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2006 tentang Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Mataram dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Mataram ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Mataram sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan dan Jasa, Industri, serta Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Perkotaan yang Seimbang dan Berwawasan Lingkungan. Untuk mencapai tujuan ini, peraturan ini mengatur pengembangan struktur ruang wilayah kota yang meliputi pengembangan pusat pelayanan kota dan sistem jaringan prasarana kota. Kebijakan pengembangan pusat pelayanan kota mencakup pemantapan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penetapan pusat-pusat pelayanan kota secara merata. Pengembangan sistem jaringan prasarana kota meliputi pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur perkotaan terpadu, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan aksesibilitas dan sistem jaringan transportasi, serta pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pengembangan pola ruang wilayah kota yang meliputi pengelolaan kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar mata air, ruang terbuka hijau, cagar budaya, dan rawan bencana. Kawasan budidaya meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, ruang terbuka non hijau, ruang evakuasi bencana, kegiatan sektor informal, pendidikan, kesehatan, peribadatan, pertahanan dan keamanan, serta pertanian. Terakhir, peraturan ini menetapkan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup.","transitional_provisions","1. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\na. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan\nb. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n4. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\na. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\nb. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","Pelanggaran terhadap pasal-pasal berikut dapat dikenakan sanksi pidana:\n1. Pasal 58 ayat (2) huruf b\n2. Pasal 58 ayat (3) huruf b\n3. Pasal 59 ayat (2) huruf c\n4. Pasal 59 ayat (3) huruf c\n5. Pasal 59 ayat (4) huruf d\n6. Pasal 60 ayat (4) huruf c, huruf e, dan huruf i\n7. Pasal 61 ayat (2) huruf b\n8. Pasal 62 huruf e, huruf f, dan huruf g\n9. Pasal 63 ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g\n10. Pasal 64 ayat (2) huruf c\n11. Pasal 64 ayat (3) huruf c\n12. Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c\n13. Pasal 69 ayat (3) huruf d\n14. Pasal 69 ayat (4) huruf d\n15. Pasal 69 ayat (6) huruf b\n16. Pasal 69 ayat (7) huruf c\n17. Pasal 72 huruf h, huruf k, dan huruf n\n18. Pasal 73 huruf e\n19. Pasal 74 huruf e dan huruf f\n20. Pasal 78 huruf g dan huruf h\n21. Pasal 82 huruf e dan huruf f\n22. Pasal 83 huruf c\n23. Pasal 97","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kota Mataram No. 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 - 2031","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128814/perda-kota-mataram-no-5-tahun-2019","972f9e3c-dff1-46ba-8531-eb6a1e24d9ae","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF MATARAM CITY
YEAR 2011 - 2031

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

\n\n \n \n

Considering :

that based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan, and Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 3 of 2010 concerning the Spatial Plan of West Nusa Tenggara Province, the policies, strategies and directions for spatial utilization need to be elaborated into the Spatial Plan of Mataram City;
that in order to implement the development of the Mataram City area in an integrated, sustainable, optimal, balanced and harmonious manner, in accordance with its characteristics, functions and predicates, a basis is needed for planning, utilization and control of space in the Mataram City area;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a29e7ce0-4166-4a6e-8892-aa9f93c3331e","actionData","errors"]