[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2991c9f-8982-477e-9826-781f36e283b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN-PERKEBUNAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/NO.3, TLD NO.73, LL KAB LANDAK : 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan terus berkembang dalam menunjang pembangunan daerah, sehingga diperlukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan usaha perkebunan; \n -Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.5 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1990, UU No.12 Tahun 1992, UU No.25 Tahun 1992, UU No.41 Tahun 1999, UU No.55 Tahun 1999, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1996, PP No.44 Tahun 1997, PermenATR/BPN No.5 Tahun 2015, Perda No.15 Tahun 2017, Pergub No.584 Tahun 2006, Pergub No.34 Tahun 2007, Pergub No.86 Tahun 2015 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan pasal 8, pasal 9, pasal 11, \r\nPasal 12, Pasal 41 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018. \n Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 3 halaman lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Landak dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, serta untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pelaku usaha perkebunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kegiatan usaha perkebunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, yang harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dan diketahui oleh Bupati. Perjanjian kemitraan ini harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, upaya pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
Pola kerjasama kemitraan usaha perkebunan meliputi bidang penyediaan sarana produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.
Perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat penyerah lahan dengan komposisi 30% plasma dan 70% inti dari total luas areal kebun yang diusahakan. Fasilitasi ini dilakukan melalui pola kredit dan harus dilaporkan kepada Bupati.
Pabrik kelapa sawit wajib membeli tandan buah segar (TBS) pekebun kelapa sawit melalui koperasi/kelompok pekebun/kelompok tani kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur, dengan pengecualian apabila bahan baku pabrik kelapa sawit sudah mencapai maksimum kapasitas.
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.
Pabrik kelapa sawit dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan pabrik kelapa sawit perusahaan lain.

","transitional_provisions","1. Dalam hal perusahaan yang belum melaksanakan Pola 30% plasma dan 70% inti, agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling cepat 1 (satu) tahun dan paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LANDAK
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 10 OF
2008 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF ESTATE BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering:

that plantation business activities in Landak Regency show a tendency to continue to develop in supporting regional development, so it is necessary to make efforts to provide protection for the environment, plantation business actors, and improve the welfare of the community from plantation business activities;
that the regulation regarding the implementation of the plantation business in Landak Regency as regulated in Regional Regulation Number 10 of 2008 as amended by Regional Regulation Number 2 of 2011 needs to be adjusted, especially those related to partnerships in plantation management with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2991c9f-8982-477e-9826-781f36e283b8","actionData","errors"]