[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a295277a-e03c-42c8-b669-4db3258dc6d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2015","number","16","year","2015","published_date","2015-09-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan - apbd - ta - 2015
2015
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, LD 2015 (16) : 14 Hlm.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai\r\ndengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran\r\nantar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,\r\nkeadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran\r\nsebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam\r\ntahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2015; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk\r\nmenjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun\r\nAnggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor \r\n14 Tahun \r\n1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4\r\nTahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta\r\ndan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah\r\nKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n2851); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang \r\nUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat\r\nAtas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang\r\nKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi\r\nUndang-Undang \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4999); Undang-undang Nomor 28 Tahun \r\n1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor \r\n1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahur 2009; Undang-Undang Nomor \r\n12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa\r\nkali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor\r\n23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan \r\n·» \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang\r\nPerubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 \r\nTahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum \r\n(Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 \r\nTahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 195,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5351); Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan\r\nKeuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah\r\nProvinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1\r\nNomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4209); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden\r\nNomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas\r\nPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang\r\nPengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun\r\n2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara\r\nEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan\r\nKepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011\r\ntentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang\r\nbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun\r\n2008 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2013 (lembaran \r\nDaerah Kabupaten Kuningan No. 18 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun\r\n2008 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor\r\n4 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun\r\n2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun\r\n2010 Sebagaimana telah diubah dengan\r\nPerda Nomor 27 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013\r\nNomor 27 Seri A); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun\r\n2013; Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 \r\n\r\n\r\n \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang \r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan menetapkan \r\nbatasan istilah yang digunakan dalam \r\npengaturannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2015. \n 14 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Kuningan No. 18 Seri E).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 4 Seri E).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 27 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 27 Seri A).\n","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2015. Latar belakang perubahan ini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Tujuan perubahan APBD ini adalah untuk menjamin kepastian hukum.\n\nPerubahan meliputi:\n\n1. **Pendapatan Daerah:**\n * Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah.\n * Dana Perimbangan bertambah.\n * Lain-lain pendapatan daerah yang sah bertambah.\n2. **Belanja Daerah:**\n * Belanja Tidak Langsung bertambah, termasuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan desa, dan belanja tidak terduga.\n * Belanja Langsung bertambah, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal.\n3. **Pembiayaan Daerah:**\n * Penerimaan pembiayaan bertambah, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.\n * Pengeluaran pembiayaan bertambah, terutama untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.\n\nDalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum dianggarkan, yang akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD berikutnya atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Kriteria keadaan darurat meliputi kejadian yang tidak normal, tidak berulang, di luar kendali pemerintah daerah, dan berdampak signifikan pada anggaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUNINGAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 16 OF 2015

ABOUT

AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2015

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUNINGAN

\n\n \n \n

Considering:

that in connection with developments that are not in accordance
with the assumptions of the General Policy of the Regional Revenue and
Expenditure Budget, circumstances that cause shifts
between organizational units, between activities and between types of expenditure,
circumstances that cause the budget surplus of the previous year
to be used for financing in
the current fiscal year, it is necessary to make changes to the
Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year
2015;
that based on the considerations referred to in letter a, to
ensure legal certainty regarding the Amendment to the
Regional Revenue and Expenditure Budget of Kuningan Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a295277a-e03c-42c8-b669-4db3258dc6d3","actionData","errors"]