[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2951eca-4f68-4ad7-92f1-369dc60d8892","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan","place_of_enactment","Tapaktuan","theme","TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan-Keuangan-daerah
2024
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PEMBAGIAN BESARAN DAN PELAKSANAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penetapan dan pembagian besaran serta petunjuk pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Gampong Tahun Anggaran 2024 dalam suatu Peraturan Bupati; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Tata Cara Penetapan, Pembagian Besaran serta Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah untuk Gampong Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024 \n 1.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); \r\n2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); \r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); \r\n7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang\r\n9. Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883); \r\n14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4); \r\n15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3); \r\n16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Sela.tan Nomor 1) \n Peraturan ini berisikan 12 BAB dan 21 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Sumber Pendanaan dan Penentuan Besaran, BAB IV tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi, BAB V tentang Persyaratan Pengajuan, BAB VI tentang Mekanisme Penyaluran, BAB VII tentang Penggunaan, BAB VIII tentang Pengelolaan, BAB IX tentang Pelaporan, BAB X tentang Pertanggungjawaban, BAB XI tentang Pengawasan, BAB XII tentang Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang tata cara penetapan, pembagian besaran, dan pelaksanaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan gampong yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab; meningkatkan nilai-nilai keagamaan, adat, dan sosial budaya; menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; memajukan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat gampong; meningkatkan pelayanan publik; mengefektifkan perencanaan pembangunan gampong; meningkatkan ketahanan sosial budaya; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong; serta meningkatkan pendapatan gampong dan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong.

Ketentuan substansial meliputi sumber pendanaan dari APBK, penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10% dari realisasi penerimaan, serta mekanisme pengalokasian yang terdiri dari pembagian merata sebesar 60% dan pembagian proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing-masing gampong sebesar 40%. Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan tim koordinasi di tingkat kabupaten dan tim fasilitasi di tingkat kecamatan untuk pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH ACEH
THE PROVINCE OF ACEH

REGULATION OF REGENT OF SOUTH ACEH
NUMBER 6 OF 2024
TENTANG.

PROCEDURES FOR DETERMINATION, DISTRIBUTION OF AMOUNTS AND
IMPLEMENTATION OF TAX AND REGIONAL RETRIBUTION REVENUE SHARING
FOR GAMPONG IN SOUTH ACEH REGENCY
FISCAL YEAR 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

REGENT OF SOUTH ACEH,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 72 of Law Number 6 of 2014 on Villages, and the provisions of Article 97 of Government Regulation Number 43 of 2014 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 on Villages, it is necessary to regulate the procedures for determining and distributing the amount and guidelines for the Tax and Regional Retribution Revenue Sharing for Gampong Fiscal Year 2024 in a Regent Regulation;
Considering / Whereas based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2951eca-4f68-4ad7-92f1-369dc60d8892","actionData","errors"]