[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a28dd703-373f-4818-907f-052532bfa159","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2004","number","13","year","2004","published_date","2004-11-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2004/2 seri B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sukamara dan untuk\r\nmendukung pelaksanaan ekonomi daerah, perlu menggali sumber\r\npotensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) diantaranya melalui Pajak\r\nPenerangan Jalan. \n Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2003 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBJEK DAN SUMBER PAJAK;\r\nBAB III\r\nDASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK;\r\nBAB IV\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA\r\nPENGHITUNGAN PAJAK;\r\nBAB V\r\nMASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN\r\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH;\r\nBAB VI\r\nTATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK;\r\nBAB VII\r\nTATA CARA PEMBAYARAN;\r\nBAB VIII\r\nTATA CARA PENAGIHAN PAJAK;\r\nBAB IX\r\nPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK;\r\nBAB X\r\nPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN\r\nPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XI\r\nKEBERATAN DAN BANDING;\r\nBAB XII\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK;\r\nBAB XIII\r\nKADALUWARSA;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XV\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2004. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 tentang Pungutan Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Sukamara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan ekonomi daerah dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PPJ.

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah, kedutaan, konsulat, perwakilan asing, lembaga internasional (dengan asas timbal balik), penggunaan listrik bukan PLN dengan kapasitas tertentu tanpa izin, dan tempat ibadah.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik.

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Untuk listrik dari PLN, NJTL adalah jumlah biaya beban ditambah biaya pemakaian KWH. Untuk listrik bukan PLN, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku. Khusus untuk industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%.

Tarif PPJ ditetapkan sebesar 6% untuk penggunaan bukan industri dan 5% untuk penggunaan industri.

Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan dari PLN wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sukamara No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/215974/perda-kab-sukamara-no-8-tahun-2010","fca80ffa-38b4-46f5-836c-95525d123777","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER: 13 YEAR 2004
ABOUT
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the establishment of Sukamara Regency and to support the implementation of the regional economy, it is necessary to explore potential sources of Local Own Revenue (PAD), including through the Street Lighting Tax. \n that in order to implement as intended in letter a above, it is necessary to form a Regional Regulation of Sukamara Regency concerning the Street Lighting Tax. \n \n
In view of:	\n \n Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); \n Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 1997 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a28dd703-373f-4818-907f-052532bfa159","actionData","errors"]