[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a28a9dd1-41cf-47eb-afd0-0245e4ee3388","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pengembangan Pertanian Sektor Tanaman Pangan Dan\r\nHortikultura, Peternakan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2006","number","30","year","2006","published_date","2006-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Pengembangan Pertanian Sektor Tanaman Pangan Dan\r\nHortikultura, Peternakan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengembangan-pertanian-sektor-tanaman-pangan-hortikultura-peternakan-perikanan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2006/No.30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Pertanian Sektor Tanaman Pangan Dan\r\nHortikultura, Peternakan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a bahwa sumber daya alam hewani dan nabati yang jenisnya beraneka\r\nragam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia\r\nTuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan\r\nsecara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi sebesar – besarnya\r\nkemakmuran rakyat;\r\nb bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan\r\nlingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan pertanian\r\nsecara menyeluruh dan terpadu di Kabupaten Karanganyar;\r\nc bahwa pertanian yang maju, efisien dan tangguh di Kabupaten\r\nKaranganyar mempunyai peranan yang penting dalam pencapaian\r\ntujuan Pembangunan Nasional umumnya Rencana Pembangunan\r\nJangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Jangka\r\nPanjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar khususnya;\r\nd. bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan daerah agraris dengan\r\nkomoditas utama yang akan dikembangkan meliputi : tanaman pangan\r\nhortikultura, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan;\r\ne bahwa komoditas pertanian yang beredar dan diperdagangkan di\r\nKabupaten Karanganyar harus dijamin kualitasnya, terutama bagi\r\nkeamanan dan keselamatan konsumen;\r\nf bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c, d, e, dan f perlu diatur dan\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. \n Peraturan ini mengatur pengembangan seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha\r\ntani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati\r\ndalam ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga\r\nkerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan\r\nmasyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2006. \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 30 Tahun 2006 ini mengatur tentang pengembangan pertanian di sektor tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, dan perikanan. Latar belakangnya adalah sumber daya alam hewani dan nabati yang beragam memiliki peran penting bagi kehidupan, sehingga perlu dikelola secara lestari dan seimbang. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan sistem pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Karanganyar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Sistem Budidaya Tanaman: Mengatur tentang asas manfaat, kelestarian, dan keberlanjutan dalam budidaya tanaman, dengan tujuan meningkatkan penganekaragaman hasil tanaman, pendapatan petani, serta kesempatan berusaha dan kerja.
Penyelenggaraan Budidaya Tanaman: Meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, penggunaan media tumbuh tanaman, perbenihan, dan penanaman. Setiap kegiatan harus mengikuti tatacara yang mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Perlindungan Tanaman: Dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu, yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah.
Pupuk dan Pestisida: Mengatur pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan pupuk dan pestisida.
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan: Bertujuan untuk meningkatkan mutu, menekan kehilangan hasil, memperpanjang daya simpan, serta meningkatkan daya guna dan nilai tambah hasil budidaya tanaman.
Pemasaran dan Pemeriksaan Komoditas: Mengatur pemasaran dan perdagangan komoditas hasil pertanian, termasuk persyaratan kemasan dan pengawasan mutu.
Budidaya dan Pembibitan Ternak: Mengatur jenis hewan ternak yang dapat dibudidayakan, bentuk usaha peternakan, serta persyaratan perizinan dan pendaftaran.
Pakan Ternak: Mengatur jenis pakan ternak yang dapat beredar, persyaratan sertifikasi, dan pengawasan mutu.
Pemeliharaan Hewan: Mengatur kewajiban pemilik hewan dalam menyelenggarakan pemeliharaan yang layak bagi kesejahteraan hewan.
Lalu Lintas Hewan: Mengatur pemeriksaan kesehatan hewan yang dibawa masuk atau keluar dari daerah.
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan: Mengatur tindakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular, termasuk kewajiban pelaporan dan tindakan karantina.
Pengobatan/Penyembuhan Hewan Sakit: Mengatur persyaratan perizinan praktik dokter hewan dan penyelenggaraan klinik/rumah sakit hewan.
Obat Hewan: Mengatur persyaratan pembuatan, penyediaan, peredaran, dan pemakaian obat hewan.
Pasar Hewan: Mengatur pelaksanaan transaksi jual beli ternak di pasar hewan yang ditetapkan.
Pemotongan Hewan/Unggas: Mengatur pelaksanaan pemotongan hewan untuk usaha, adat/agama, dan darurat, serta persyaratan rumah pemotongan hewan/unggas.
Pemeriksaan Ante Mortem: Mengatur pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong.
Penyelesaian Penyembelihan dan Pemeriksaan Post Mortem: Mengatur pelaksanaan penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging setelah dipotong.
Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang Daging: Mengatur penanganan daging di rumah pemotongan hewan, peredaran daging, dan pemeriksaan ulang daging yang masuk dari luar daerah.
Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Susu: Mengatur persyaratan perizinan, pengawasan mutu, dan peralatan yang digunakan dalam penanganan susu murni.
Peredaran dan Pemeriksaan Telur: Mengatur persyaratan perizinan dan pengawasan peredaran telur.
Limbah Peternakan: Mengatur kewajiban penanganan limbah peternakan.
Budidaya dan Pembibitan Ikan: Mengatur jenis ikan yang dapat dibudidayakan, bentuk usaha perikanan, serta persyaratan perizinan dan pendaftaran.
Benih dan Induk Ikan: Mengatur persyaratan perizinan pemasukan dan pengeluaran benih dan induk ikan.
Pakan dan Obat Ikan: Mengatur persyaratan perizinan pembuatan dan penyimpanan pakan ikan, serta pengawasan mutu.
Pencegahan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan: Mengatur tindakan pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, termasuk kewajiban pelaporan dan tindakan karantina.
Pemasaran Ikan: Mengatur pelaksanaan pemasaran ikan di pasar ikan yang ditetapkan.
Pemeriksaan Ikan: Mengatur pengawasan mutu ikan dan hasil olahannya yang diperdagangkan.
Pelestarian Ikan: Melarang penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan cara yang merugikan kelestarian sumber daya ikan.
Penyuluh Pertanian: Mengatur pembentukan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swasta, dan swadaya.
Agro Bisnis: Mengatur pengembangan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Agrowisata: Mengatur pengembangan obyek wisata agro sebagai media promosi produk pertanian dan pendidikan masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).\n2. Tindakan Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KARANGANYAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 30 OF 2006
CONCERNING
THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE FOOD CROPS AND
HORTICULTURE, LIVESTOCK FARMING AND FISHERIES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that animal and botanical natural resources of various types
and having an important role for life are a gift from
God Almighty; therefore, it needs to be managed and utilized
in a sustainable, harmonious, balanced and equitable manner for the greatest possible
prosperity of the people;
that a sustainable and environmentally sound development system
needs to be developed in agricultural development
comprehensively and integratedly in Karanganyar Regency;
that advanced, efficient and resilient agriculture in Karanganyar
Regency has an important role in achieving
the objectives of National Development in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a28a9dd1-41cf-47eb-afd0-0245e4ee3388","actionData","errors"]