[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a27d0525-d2da-4585-a165-32fe75a9c4b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pati","place_of_enactment","Pati","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN USAHA MILIK DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan\r\npendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Tata Cara\r\nPembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 \n PERDA ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih, ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013. \n 25 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 548, Tambahan Berita Daerah Nomor 62).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pati. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk menggali sumber pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan terstruktur bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan desa.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Pembentukan BUMDes: BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa, atau oleh dua desa atau lebih melalui peraturan bersama antar desa. Pembentukan BUMDes harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk inisiatif dari pemerintah desa atau masyarakat, adanya potensi usaha ekonomi masyarakat, dan tersedianya sumber daya desa.
Jenis Usaha: BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha, seperti jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil dan rumah tangga.
Permodalan: Modal awal BUMDes berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penambahan modal dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama usaha dengan pihak lain.
Pengelolaan: Pengelolaan BUMDes didasarkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa dan terdiri dari penasihat (ex officio dijabat oleh Kepala Desa) dan pelaksana operasional (manajer dan kepala unit usaha).
Manajer: Manajer BUMDes ditetapkan oleh Kepala Desa dan memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu dalam mengelola BUMDes. Manajer bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan wajib menyampaikan laporan berkala dan perhitungan tahunan.
Kepegawaian: Manager berwenang menetapkan pengangkatan, kenaikan gaji, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai BUMDes.
Rencana Kerja dan Anggaran: Manager wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BUMDes dan mengajukannya kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.
Kerjasama: BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha dengan desa lain atau pihak ketiga.
Pembubaran: BUMDes dapat dibubarkan jika terus menerus merugi selama dua tahun berturut-turut.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PATI

REGIONAL REGULATION OF PATI REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAТІ,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to explore sources of original village income, and increase the income of village communities, the village government can establish Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village;
that based on the provisions of Article 78 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is stated that in order to increase the income of the community and the village, the village government may establish Village-Owned Enterprises in accordance with the needs and potential of the village;
that based on the provisions of Article 81 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a27d0525-d2da-4585-a165-32fe75a9c4b7","actionData","errors"]