[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2791c64-7dd3-40de-af71-4b421baa3a54","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016","number","1","year","2016","published_date","2016-07-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pokok - pokok - pengelolaan - keuangan - daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2016/174
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Perda dalam pengelolaan keuangan daerah Perda jkota Tasikmalaya maka perlu me netapkan Perda tenatng pokokmPokok Pengeliolaan Keuanmgan daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU no. 10 Tahun 2001; UU no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun n2004; UU no. 12 tahun 2011; UU no. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali ndiubah dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 39 Tahun 2007; PP no. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Pepres no. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pepres no. 4 Tahun 2015; Permendagri no. 13 tahun 2006 sebagaimana teklah ebebrapa kali diubah trerakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri no. 61 Tahun 2007; Permendagri no. 55 Tahun 2008; Permendagri no. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 73 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, keukasaan Pengeliolaabn Keuangan Daerah, Asas Umum Dan Stukrtur APBD, Penyusun Rancangan APBD, Pernetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengendalian Defisit Dan Pengunaan surplus APBD, Kekayaan dan Kewajiban, Pengelolaan Keuangan APBD, Pengelolaan Bos, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016. \n 89 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kota Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n- **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah (KPKD), Kepala SKPKD (PPKD), dan Kepala SKPD (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang).\n- **Struktur APBD:** APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Diatur pula mengenai tambahan penghasilan ASN, Dana Cadangan, dan Investasi Pemerintah Daerah.\n- **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD. Penetapan APBD dilakukan melalui penyampaian, pembahasan, dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.\n- **Pelaksanaan APBD:** Pelaksanaan APBD meliputi DPA-SKPD, Anggaran Kas, pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.\n- **Perubahan APBD:** Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan darurat, atau keadaan luar biasa.\n- **Pengelolaan Kas:** Pengelolaan kas meliputi pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, serta pengelolaan kas non anggaran.\n- **Penatausahaan Keuangan Daerah:** Penatausahaan Keuangan Daerah mencakup penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, serta penatausahaan pendanaan Tugas Pembantuan.\n- **Akuntansi Keuangan Daerah:** Akuntansi Keuangan Daerah meliputi Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi.\n- **Kekayaan dan Kewajiban:** Diatur mengenai pengelolaan Kas Umum Daerah, Piutang Daerah, Investasi Daerah, Barang Milik Daerah, Dana Cadangan, dan Utang Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/257523/perda-kota-tasikmalaya-no-2-tahun-2022","b0764331-1f64-4375-baf3-6e86ab86b0c8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 1 OF 2016
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

Considering:

that to support the successful implementation of regional government, regional finance must be managed in an orderly manner, in accordance with the provisions of laws and regulations, effectively, efficiently, economically, transparently and responsibly, taking into account the principles of justice, appropriateness and benefits for the community;
that in the management of regional finance, budgeting, administration, accounting, reporting and accountability are needed that have the ability to encourage accountability in the management of resources and decision-making in the provision and utilization, as well as the performance assessment of regional government in realizing the goal of achieving community welfare;
that Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2791c64-7dd3-40de-af71-4b421baa3a54","actionData","errors"]