Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN

Juga dikenal sebagai: Perda Kota Lhokseumawe 5/2018 · Perda Kota Lhokseumawe No. 5 Tahun 2018 · Perda Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2018

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:14 September 2018Tanggal Penetapan:14 September 2018
Pajak & Retribusi Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN
LokasiPemerintah Kota Lhokseumawe
Tanggal Berlaku14 September 2018
Tanggal Penetapan14 September 2018
Tempat PenetapanLhokseumawe

Peraturan ini mengubah: 1. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 12)

Qanun ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas daerah.

Ketentuan Substansial:

  1. Perubahan definisi beberapa istilah seperti Instansi Terkait, Subjek Pajak Hiburan, dan Pemeriksaan.
  2. Penambahan definisi istilah baru seperti NPWPD dan Perporasi.
  3. Penghapusan salah satu jenis hiburan yang menjadi objek pajak.
  4. Penegasan bahwa hiburan yang dikenakan pajak tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam.
  5. Kewajiban pendaftaran bagi Wajib Pajak Hiburan untuk mendapatkan NPWPD.
  6. Kewajiban penggunaan tiket masuk yang sah dan mendapatkan pengesahan dari Instansi Terkait.
  7. Penetapan tarif Pajak Hiburan sebesar 25%, dengan pengecualian untuk kesenian rakyat/tradisional yang tarifnya maksimal 10%.
  8. Kewajiban bagi Wajib Pajak untuk mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
  9. Kewenangan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD.
  10. Kewajiban pembukuan atau pencatatan bagi Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp.300.000.000,00 per tahun.
  11. Kewenangan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan Daerah.

(-)

(-)