[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a26cc8d8-4cd0-4119-91bd-500ef8e965c5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2015/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dipenuhi; bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur dalam penegakan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di kalangan masyarakat; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta memberikan landasan peningkatan tertib hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang, hak dan kewajiban, Pengangkatan, Mutasi, Dan Pemberhentian, Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, Dan Pemeriksaan, penyidikan, sekretariat PPNS, Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015. \n Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 dicabut. \n 24 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, memberikan landasan hukum dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang PPNS: PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, dengan koordinasi dan pengawasan dari Penyidik POLRI. Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi atau tersangka, mendatangkan ahli, dan menghentikan penyidikan dengan petunjuk dari Penyidik POLRI.
Hak dan Kewajiban PPNS: PPNS diberikan uang insentif yang diatur dengan Peraturan Walikota. Kewajiban PPNS meliputi menerima laporan, melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, membuat Berita Acara, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian PPNS: Persyaratan pengangkatan PPNS meliputi masa kerja, pangkat, pendidikan, bidang tugas, kesehatan, penilaian kinerja, dan lulus pendidikan pelatihan. Proses pengangkatan melibatkan pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Mutasi dan pemberhentian PPNS juga diatur dalam peraturan ini.
Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan: PPNS melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, atau pemeriksaan atas dasar temuan petugas atau laporan masyarakat.
Penyidikan: Tata cara penyidikan oleh PPNS diatur, termasuk koordinasi dengan Penyidik POLRI.
Sekretariat PPNS: Dibentuk Sekretariat PPNS untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS.
Kode Etik PPNS: PPNS wajib mentaati peraturan perundangan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, bersikap jujur, dan menjaga kerahasiaan jabatan.
Pembinaan: Pembinaan terhadap PPNS meliputi pembinaan umum, teknis, dan operasional.
Pendidikan dan Pelatihan: PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
Kerjasama: Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
Pembiayaan: Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","1. PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SURAKARTA
NUMBER 6 OF 2015
on
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that peace and order are fundamental needs for humans in social life that must be fulfilled;
that Civil Servant Investigators as elements in the enforcement of Regional Regulations are very much needed to realize peace and order among the community;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government along with its amendments, the regulation on Civil Servant Investigators within the Surakarta City Government provides a basis for increasing legal order in law enforcement against violations of Regional Regulations;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Civil

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a26cc8d8-4cd0-4119-91bd-500ef8e965c5","actionData","errors"]