[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2698e2b-e0b0-4833-ac8e-aad068c41411","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021","number","9","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan - Pengadilan Tinggi Papua Barat - Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau - Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat - Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
2021
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2021/No.296, TLN No. 6753, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
ABSTRAK:	\n \n Dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, dan di Ibu Kota Provinsi Kalimantaan Utara. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 1986. \n UU ini mengatur mengenai pembentukan empat pengadilan tinggi di Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari, Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju, dan Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor. Daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat meliputi wilayah Provinsi Papua Barat. Daerah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Utara. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Mahkamah Agung. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Pengadilan Tinggi di Papua Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mempercepat penyelesaian perkara dengan biaya yang lebih ringan. Hal ini dilakukan seiring dengan pembentukan provinsi baru dan kebutuhan untuk meningkatkan akses keadilan.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini menetapkan pembentukan empat Pengadilan Tinggi baru di ibu kota masing-masing provinsi. Pengadilan-pengadilan ini akan melayani sebagai pengadilan tingkat banding untuk pengadilan negeri di wilayah hukum masing-masing. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang pengurangan wilayah hukum dari pengadilan tinggi yang ada sebelumnya dan pelimpahan perkara yang belum selesai. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan lahan untuk gedung pengadilan sesuai standar Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung bertanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu empat tahun.

","transitional_provisions","1. Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi baru, perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan tinggi sebelumnya tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan tinggi tersebut. 2. Perkara yang telah diajukan tetapi belum diperiksa akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi baru untuk diperiksa dan diputus. 3. Pelimpahan perkara dilakukan setelah pengadilan tinggi baru dioperasionalkan dan pemindahan personel serta penyerahan aset dan dokumen dilaksanakan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2021
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF THE HIGH COURT OF WEST PAPUA, HIGH COURT OF
RIAU ISLANDS, HIGH COURT OF WEST SULAWESI,
AND HIGH COURT OF NORTH KALIMANTAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Hereby enacts:
LAW CONCERNING ESTABLISHMENT OF THE HIGH COURT OF WEST PAPUA,
HIGH COURT OF RIAU ISLANDS, HIGH COURT OF WEST SULAWESI,
AND HIGH COURT OF NORTH KALIMANTAN","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2698e2b-e0b0-4833-ac8e-aad068c41411","actionData","errors"]