[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a25698ab-5dbf-4d60-a5a7-9244659a0420","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-11-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan-pasar-toko-swalayan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/NOMOR.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan
ABSTRAK:	\n \n bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan \r\nmerupakan perwujudan hak masyarakat dalam\r\nberusaha yang harus didorong dan perlu diberi\r\nkesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya\r\nkesempatan berusaha yang kompetitif dan\r\nberkeadilan, sehingga dapat meningkatkan\r\nperekonomian Daerah dan memacu pertumbuhan\r\nekonomi yang berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan\r\nmasyarakat dan daya saing antarpelaku usaha, perlu\r\nmendorong sinergi antarpelaku usaha perdagangan\r\nagar dapat tumbuh berkembang dengan seimbang,\r\nsaling memperkuat dan saling menguntungkan; bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017\r\ntentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan\r\nperkembangan regulasi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar\r\nRakyat Dan Toko Swalayan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Dan Tujuan; Penataan; Lokasi dan Jarak; Kemitraan Usaha; Perizinan Berusaha; Pengelolaan Pasar Rakyat \r\nMilik Pemerintah Daerah; Tenaga Kerja; Waktu Pelayanan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2024. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor \r\n14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Swalayan \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata Pasar Rakyat dan Toko Swalayan di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Toko Eceran Tradisional, Koperasi, dan UMK-M Daerah, serta mengatur keberadaan Toko Swalayan agar tidak merugikan usaha-usaha tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin kemitraan yang adil antara pelaku usaha, mendorong partisipasi publik dan swasta, serta mewujudkan sinergi antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan UMK-M Daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan peraturan zonasi. Pendirian Pasar Rakyat harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Penataan Toko Swalayan meliputi klasifikasi berdasarkan luas lantai penjualan dan jenis barang dagangan, serta persyaratan lokasi dan jarak dari Pasar Rakyat. Toko Swalayan berjaringan nasional hanya diizinkan di jalan nasional, provinsi, atau kabupaten, dengan batasan jumlah gerai per kecamatan.\n\nPeraturan ini juga mengatur kemitraan usaha antara Toko Swalayan dan UMK-M Daerah, termasuk kewajiban menjalin kemitraan dengan menyediakan produk UMK-M Daerah. Perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Swalayan harus memuat persyaratan yang adil. Setiap pelaku usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib memenuhi perizinan berusaha. Pengelolaan Pasar Rakyat milik Pemerintah Daerah meliputi persyaratan pemakaian tempat usaha, pembangunan, pemindahan, dan penghapusan Pasar Rakyat. Pengelola Toko Swalayan wajib mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Waktu operasional Toko Swalayan diatur, dan setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban tertentu, serta larangan yang harus dipatuhi.","transitional_provisions","1. Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki izin dapat melanjutkan kegiatannya sesuai izin yang dimiliki.\n2. Pasar Rakyat dan Toko Swalayan tidak diperbolehkan mendirikan bangunan usaha sebelum mendapatkan izin sesuai Peraturan Daerah ini.\n3. Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n4. Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n5. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan department store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda, dan/atau penutupan usaha.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (2) dan ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, denda, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, denda, dan/atau penutupan usaha.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan kegiatan, pencabutan izin, dan/atau denda administratif.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, denda, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penataan Pasar Tradisional Dan Toko Swalayan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF JEPARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2024
ON
STRUCTURING OF PEOPLE'S MARKETS AND MODERN RETAIL

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering :

that the freedom to do business in the trade sector is a manifestation of the community's right to do business which must be encouraged and needs to be given the opportunity as a consequence of increasingly open competitive and fair business opportunities, so that it can improve the economy of the \nregion\n and spur sustainable economic growth;
that in order to improve the welfare of the community and the competitiveness of business actors, it is necessary to encourage synergy between trade business actors so that they can grow and develop in a balanced manner, mutually strengthen and mutually benefit;
that Regional Regulation Number 14 of 2017 concerning Structuring of People's Markets and Modern

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a25698ab-5dbf-4d60-a5a7-9244659a0420","actionData","errors"]