[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2520416-b3d6-4850-94f9-44a216c90e97","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-05-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bengkulu","place_of_enactment","Bengkulu","theme","Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 Nomor 05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2003, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP NO. 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. Dimuat ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, pelaksana bantuan hukum, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017. \n Peraturan ini terdiri atas 28 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu terhadap penyelesaian masalah hukum secara adil dan mewujudkan penggunaan dana bantuan hukum secara tepat guna dan tepat sasaran.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pelaksana Bantuan Hukum: Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia minimal dengan nilai C yang berkedudukan di Kota Bengkulu, serta terinventarisasi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum: Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak untuk melakukan rekrutmen, memberikan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan konsultasi hukum, menerima anggaran dari Pemerintah Kota, mendapatkan informasi dan data, serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Kewajibannya meliputi pelaporan proses pemberian bantuan hukum dan penggunaan dana, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, menjaga kerahasiaan data, dan memberikan bantuan hukum sampai perkaranya selesai.
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum: Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi hingga masalah hukumnya selesai, sesuai standar bantuan hukum, serta mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan bantuan hukum. Kewajibannya meliputi menyampaikan bukti dan informasi secara benar, serta membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.
Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum: Bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Bantuan hukum non litigasi meliputi konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.
Sumber Dana: Pendanaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu dan dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.
Pemantauan dan Evaluasi: Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dengan dibantu oleh Panitia Pengawas Bantuan Hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 31 dapat dipidana sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BENGKULU
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BENGKULU CITY
NUMBER 05 YEAR 2017
ON
LEGAL AID FOR POOR COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BENGKULU,

Considering:	that to implement the provisions of Article 19 paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 42 of 2013 on the Requirements and Procedures for Granting Legal Aid and Distribution of Legal Aid Funds, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Bengkulu City on Legal Aid for Poor Communities;
Bearing in Mind:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 6 Drt. of 1956 on the Establishment of Small Town Autonomous Regions Within the The Province of South Sumatera (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 57, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1091); Law Number 9 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2520416-b3d6-4850-94f9-44a216c90e97","actionData","errors"]