[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2504980-2414-4f4c-be30-46ea8102b568","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI\r\nNOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-11-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI\r\nNOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - perubahan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI\r\nNOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan; \r\nBeberapa ketentuan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun \r\n2007 tentang Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, \r\nsehingga perlu diubah. \r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2007 \n Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016. \n Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 27; Pasal 4 huruf f; Pasal 5 ayat (1) huruf c; Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 30 ayat (1); Pasal 33 ayat (2); Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (1), dan ayat (3) s.d. ayat (6); Pasal 49; Pasal 50; Pasal 51 ayat (3).\r\nMenghapus Pasal 1 angka 1 dan angka 32; Pasal 19 ayat (2); Pasal 48 ayat (2); Pasal 62 s.d. Pasal 71.\r\nMenambahkan 4 (empat) huruf dalam Pasal 42 ayat (2), yakni huruf bb, cc, dd, dan ee; 1 (satu) ayat dalam Pasal 42, yakni ayat (4); 1 (satu) huruf dalam Pasal 55 ayat (1), yakni huruf f; 1 (satu) Pasal di antara Pasal 56 dan Pasal 57, yakni asal 56A. \n 11 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan, serta memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum penduduk. Latar belakang perubahan ini adalah adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi definisi istilah-istilah dalam administrasi kependudukan, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Instansi Pelaksana, serta prosedur pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan pengesahan anak. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang data kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan biaya pengurusan dokumen kependudukan. Data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF JAMBI
JAMBI PROVINCE

REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 10 OF 2016
on
AMENDMENT TO REGULATION OF JAMBI CITY
NUMBER 7 OF 2007 ON POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF JAMBI,

Considering :

that in order to realize orderly population administration and improve services in order to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status for every important event experienced by residents, it is necessary to adjust several provisions in Jambi City Regional Regulation Number 7 of 2007 concerning Population Administration;
that several provisions for the implementation of population administration as regulated in Jambi City Regional Regulation Number 7 of 2007 concerning Population Administration are no longer in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2504980-2414-4f4c-be30-46ea8102b568","actionData","errors"]