[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a24bca90-4f08-45e7-8425-cd0540eb1108","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 Tahun 2014","number","35/POJK.04/2014","year","2014","published_date","2014-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 35/POJK.04/2014, LN.2014/NO.377, Jdih.ojk.go.id: 9 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan beserta Peraturan Nomor IX.I.4 yang merupakan lampirannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik untuk memiliki fungsi sekretaris perusahaan yang dapat dilaksanakan oleh orang perseorangan atau unit kerja. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mengikuti perkembangan peraturan di bidang Pasar Modal, memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta membantu pelaksanaan tata kelola perusahaan. Sekretaris Perusahaan juga berfungsi sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki pengetahuan di bidang hukum, keuangan, dan tata kelola perusahaan, serta berdomisili di Indonesia.","transitional_provisions","1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.","sanctions","1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran, termasuk peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. 2. Sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis. 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif kepada masyarakat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 35 /POJK.04/2014
ON
CORPORATE SECRETARY OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to encourage the performance of Issuers or Public Companies, protect the interests of stakeholders and improve compliance with laws and regulations, it is necessary to implement good corporate governance;
that in order to improve transparency, service, and communication to stakeholders as an implementation of the principles of good corporate governance by Issuers or Public Companies, the qualifications and role of the corporate secretary need to be improved through the improvement of regulations regarding the corporate secretary of Issuers or Public Companies;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a24bca90-4f08-45e7-8425-cd0540eb1108","actionData","errors"]