[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2425719-0861-4f3b-925d-a80634790c44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2024-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karawang","place_of_enactment","Karawang","theme","Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kinerja - Aparatur Sipil Negara - pedoman pengelolaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 28, BD 2024 (28); 49 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui penilaian kinerja yang terukur, akuntabel, memberi kepastian hak, meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai melalui pengelolaan kinerja; bahwa untuk memperjelas peran, hasil dan tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, perlu diatur Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Kinerja Pegawai, Perencanaan Kinerja, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Pembinaan Kinerja Pegawai, Penilaian Kinerja Pegawai, Tindaklanjut Hasil Penilaian Kinerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024. \n 49 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 20).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas ASN melalui pengelolaan kinerja yang terukur dan akuntabel. Pengelolaan kinerja ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut evaluasi kinerja. Perencanaan kinerja mencakup penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja antara pimpinan dan pegawai, yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Pelaksanaan kinerja melibatkan pendokumentasian, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai. Penilaian kinerja dilakukan melalui evaluasi periodik dan tahunan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai. Tindak lanjut evaluasi kinerja berupa pemberian penghargaan atau sanksi berdasarkan hasil evaluasi. Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai penyusunan SKP, pelaksanaan tugas belajar, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja melalui bimbingan dan konseling, serta mekanisme pelaporan dan keberatan terhadap hasil evaluasi kinerja.","transitional_provisions","1. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dilaksanakan paling lambat pada tahun 2024. Ketentuan ini berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil.\n2. Pengelolaan Kinerja Pegawai dilaksanakan melalui Aplikasi PARE, yang memuat alur proses dan format pengelolaan Kinerja Pegawai. BKPSDM membuat dan mengelola aplikasi ini. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengelolaan Kinerja melalui Aplikasi PARE. Ketentuan tentang penggunaan Aplikasi PARE diatur lebih lanjut oleh Kepala BKPSDM. Aplikasi PARE digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi lainnya sebagai dasar pemberian tunjangan dan sistem informasi manajemen aparatur sipil negara sebagai dasar pengembangan karier pegawai yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.\n3. Kepala BKPSDM menetapkan pegawai yang bertugas sebagai admin pada aplikasi PARE, yaitu pegawai yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian dalam perangkat daerah.\n4. Pegawai yang dikecualikan dari kewajiban dalam melaksanakan penilaian kinerja pada sistem aplikasi PARE meliputi: Pejabat Fungsional yang dilakukan pengelolaan kinerjanya oleh instansi pembina; Pegawai yang melaksanakan cuti diluar tanggungan Negara, dan tugas belajar; dan Pegawai yang diberhentikan sementara sebagai Pegawai.","sanctions","1. Sanksi dapat diberikan kepada Pegawai berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pegawai.\n2. Pemberian sanksi atas hasil Evaluasi Kinerja Pegawai dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KARAWANG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGULATION OF REGENT OF KARAWANG
NUMBER 28 OF 2024
on
GUIDELINES FOR PERFORMANCE MANAGEMENT OF STATE CIVIL APPARATUS WITHIN
THE REGIONAL GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARAWANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the performance management of Civil Apparatus
State Employees is carried out through performance appraisal
which is measurable, accountable, provides certainty of rights,
improves the quality and capacity of employees through
performance management;
that to clarify the roles, results and responsibilities
Civil Apparatus State in achieving goals and objectives
organizational performance, it is necessary to regulate Performance Assessment Management
Civil Apparatus State Employees;
that based on the provisions of Article 6 of the Regulation of the Minister
Empowerment of State Apparatus and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2425719-0861-4f3b-925d-a80634790c44","actionData","errors"]