[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2383600-4965-44f3-8e08-bb09cfa6a247","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boalemo","place_of_enactment","Tilamuta","theme","Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman modal di kabupaten boalemo
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/No.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal di Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Boalemo. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.1 Tahun 1967 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1970; UU No.6 Tahun 1968 sebagaimana telh diubah dengan UU No.12 Tahun 1970; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan PP No.9 Tahun 1993; PP No.20 Tahun 1994; PP No.33 Tahun 1996; PP No.44 Tahun 1997; PP No.184 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Boalemo No.47 Tahun 2001; Perda Kab.Boalemo No.3 Taahun 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang penanaman modal di kabupaten boalemo termasuk didalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, tata cara penanaman modal, perizinan, retribusi, kemudahan penanaman modal, keamanan dan kepastian berusaha, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengan dan koperasi, ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan, sanksi, ketentuan pidana dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Terdiri dari 20 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan di Sektor Industri, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Boalemo dengan menciptakan iklim usaha yang menarik dan menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal meliputi pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing, menjamin kepastian hukum dan berusaha, serta mewujudkan rencana umum penanaman modal yang mencakup kebijakan dan perencanaan pengembangan, promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

Semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan berdasarkan Undang-Undang dan Keputusan Bupati. Investor wajib mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan perizinan usaha. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan lahan dan memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi. Investor juga diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Pemerintah Daerah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha tersebut. Investor wajib memberdayakan tenaga kerja lokal dan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan. Penyelesaian perselisihan antara investor dan tenaga kerja diupayakan melalui musyawarah dan mediasi, dan jika tidak mencapai hasil, melalui mekanisme tripartit atau pengadilan. Sengketa antara Pemerintah Daerah dan investor diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase, atau pengadilan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatalan surat izin/persetujuan, atau pencabutan surat izin/persetujuan.\n2. Barang siapa yang melanggar Pasal 9, 10, 11, dan 12 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BOALEMO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BOALEMO REGENCY
NUMBER 3 OF 2009
CONCERNING
INVESTMENT IN BOALEMO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOALEMO,

Considering:

that in order to encourage economic activity and Regional Development of Boalemo Regency, a business climate is needed that is increasingly attractive and better guarantees the continuity of investment activities through reforms in the field of investment;
that to support the above and to simplify, accelerate, and regulate investment services in the context of Domestic Investment and Foreign Investment, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Investment in Boalemo Regency;

In view of:

Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1967 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2818) as amended by Law Number 11 of 1970 (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2383600-4965-44f3-8e08-bb09cfa6a247","actionData","errors"]