[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a21aba31-4436-41d5-a3f4-5a4a93a0852e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 94 Tahun 2007","number","94","year","2007","published_date","2007-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 94, LLSETKAB : 7 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2007. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan obat, obat spesifik, dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat, guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan, bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pengadaan serta penyaluran bahan-bahan tersebut. Menteri dapat menunjuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara, Daerah, atau Swasta untuk melaksanakan tugas ini, termasuk operasi pasar. Insentif kepabeanan dan lainnya dapat diberikan kepada badan usaha yang terlibat. Pengawasan dilakukan oleh Menteri, yang berhak meminta data dan memeriksa pembukuan badan usaha terkait. Jika ditemukan pelanggaran hukum, Menteri wajib melaporkannya kepada aparat berwenang.","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pengawasan harus segera dilaporkan oleh Menteri kepada aparat berwenang untuk penyidikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2007
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN
DAN PENYALURAN BAHAN OBAT, OBAT SPESIFIK DAN
ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan untuk menjamin ketersediaan bahan obat, obat spesifik dan alat kesehatan yang berfungsi sebagai obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan pengendalian dan pengawasan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengendalian dan Pengawasan Atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang Berfungsi Sebagai Obat.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a21aba31-4436-41d5-a3f4-5a4a93a0852e","actionData","errors"]