[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a21781b5-ad2a-494a-988f-26c7cd9b93b5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":-5,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten No. 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-11-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76,79],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":80,"_54":81,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Banten","place_of_enactment","Serang","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2011/NO.06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin perlindungan terhadap kesehatan hewan, mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan menular dan zoonosis, perlindungan terhadap pelestarian hewan, menjaga ketersediaan produk hewan, serta melindungi dan menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka diperlukan peran Pemerintah Daerah; \r\nb. bahwa lalu lintas hewan dan/atau produk hewan keluar masuk ke Provinsi Banten setiap tahun semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan penataan secara berkelanjutan menuju pencapaian ketahanan pangan nasional dan memberikan kepastian hukum serta ketertiban dalam masyarakat \n Pasal 18 UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 18 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 1977, PP No. 22 Tahun 1983, PP No. 82 Tahun 2000, PP No. 38 Tahun 2007. \n Perda ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas hewan dan produk hewan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan umum; 2. Tanggung jawab dan kewajiban; 3. Jenis hewan dan produk hewan yang keluar masuk daerah; 4. izin lalu lintas hewan dan produk hewan; 5. Prosedur pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan; 6. Pembatasan dan pelarangan lalu lintas hewan dan produk hewan; 7. Pengawasan lalu lintas hewan dan/atau produk hewan; 8. Penangkapan hasil tangkapan/sitaan/barang bukti; 9. Partisipasi masyarakat; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Perda Provinsi Banten No. 43 Tahun 2002 \n Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Perda yang mengatur tentang tata cara pengembangan peternakan. \n 16 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 43 Tahun 2002 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak, Bahan Asal Hewan/Ternak Antar Provinsi, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya, Ransum Makanan Ternak serta Penyidikan Hewan/Ternak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 43, Seri D).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hewan, masyarakat, dan lingkungan, serta mengatur dan mengendalikan lalu lintas hewan dan produk hewan di Provinsi Banten. Latar belakangnya adalah untuk menjamin kesehatan hewan, mencegah penyebaran penyakit menular dan zoonosis, melestarikan hewan, menjaga ketersediaan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melestarikan sumber daya hewan, mengendalikan penyakit hewan menular, dan melindungi masyarakat serta peternak. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi usaha peternakan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perbankan.

\n\n

Peraturan ini mengatur jenis hewan (ternak dan hewan kesayangan) dan produk hewan (daging, jeroan, telur, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu, benih, dan produk olahan) yang dapat keluar masuk daerah. Setiap orang atau badan yang mengeluarkan atau memasukkan hewan dan/atau produk hewan wajib memiliki izin dari Kepala Dinas. Izin diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur prosedur pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan, termasuk persyaratan administrasi, teknis, dan kesehatan. Terdapat pembatasan dan pelarangan lalu lintas hewan dan produk hewan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 14, dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n2. Setiap orang yang mengeluarkan atau memasukkan Hewan dan/atau Produk Hewan ke dalam Daerah dari daerah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTEN PROVINCE
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF ANIMAL TRAFFIC AND ANIMAL PRODUCTS

GOVERNOR OF BANTEN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to ensure the protection of animal health, prevent the entry and spread of infectious animal diseases and zoonoses, protection of animal conservation, maintain the availability of animal products, and protect and guarantee the public in consuming safe, healthy, whole and halal animal products, the role of the Regional Government is required;
that the traffic of animals and/or animal products entering and leaving Banten Province increases every year, so it is necessary to carry out sustainable structuring towards achieving national food security and provide legal certainty and order in the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a21781b5-ad2a-494a-988f-26c7cd9b93b5","actionData","errors"]