[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2084e8e-a737-459e-aab0-3e217c7af579","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tera atau Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-03-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Penyelenggaraan Tera atau Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TERA - PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Tera atau Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen dalam hal penyelenggaraan metrologi legal, maka perlu dilakukan Tera/Tera ulang dan pengawasan berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan oleh masyarakat dan yang digunakan untuk kepentingan umum \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M–DAG/PER/10/2014, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 \n Materi Pokok: Subjek dan Objek Wajib Tera/Tera Ulang, Alat UTTP Wajib Ditera dan Dapat Dibebaskan dari Tera Ulang, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Tempat Penyelenggaraan Dan Tata Cara Pelaksanaan Tera/Tera Ulang, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Kedaluwarsa Tera/Tera Ulang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2018. \n Jumlah Halaman: 20 HLM; Penjelasan : 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan tera/tera ulang di Kabupaten Kulon Progo. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan perlindungan konsumen dalam hal metrologi legal dan melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum dalam penggunaan Alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), mewujudkan pelayanan tera/tera ulang yang melindungi kepentingan umum, serta mewujudkan pelaku usaha yang profesional dan terpercaya. Peraturan ini mengatur kewajiban pemilik atau pengguna Alat UTTP untuk melakukan tera/tera ulang, dengan pengecualian untuk alat UTTP yang dibebaskan.

Penyelenggaraan tera/tera ulang dapat dilakukan di kantor UPT Metrologi Legal atau di luar kantor, seperti pada sidang tera ulang di luar kantor, atas permintaan khusus, atau di tempat alat berada jika tidak dapat dipindahkan. Pegawai Berhak (penera) memiliki kewajiban dan hak terkait pelaksanaan tera/tera ulang, termasuk memberikan penjelasan, menolak UTTP yang tidak memenuhi syarat, mengesahkan atau membatalkan UTTP, dan menggunakan tanda Pegawai Berhak.

Alat UTTP yang telah ditera/tera ulang akan mendapatkan tanda tera, yang terdiri dari Tanda Sah, Tanda Jaminan, Tanda Batal, Tanda Daerah, atau Tanda Pegawai Berhak. Masa berlaku tera/tera ulang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan tera/tera ulang melalui sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pendataan, penyediaan SDM kemetrologian, pengelolaan standar, dan pembinaan terhadap perusahaan alat UTTP dan jasa reparasi.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan Alat UTTP sesuai ketentuan dan kebenaran hasil pengukuran. Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan. Alat UTTP yang masa berlakunya telah lewat menjadi kedaluwarsa dan tidak dapat digunakan kembali sampai dilakukan tera ulang.

","transitional_provisions","1. UTTP yang telah ditera dan/atau tera ulang sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu tera dan/atau tera ulang.","sanctions","Pemilik atau Pengguna Alat UTTP yang wajib melakukan Tera/Tera Ulang namun tidak melakukan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sehingga menimbulkan kerugian konsumen dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY
NUMBER : 1
YEAR : 2018

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INITIAL/RE-VERIFICATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

Considering:

that in order to realize consumer protection in terms of the implementation of legal metrology, it is necessary to carry out Initial/Re-verification and periodic supervision of measuring instruments, measures, weighing instruments and their accessories used by the public and used for public interest;
that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, especially the division of governmental affairs in the trade affairs sub-affairs of standardization and consumer protection, the implementation of legal metrology in the form of verification, re-verification and supervision is the authority of the Regency Government;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2084e8e-a737-459e-aab0-3e217c7af579","actionData","errors"]