[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2041eb7-3849-4482-b6bf-efca935002dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2017","number","3","year","2017","published_date","2017-04-20","effective_date","2017-04-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2017
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 3, BN. 2017 No. 598, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nb.\r\nc.\r\nbahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang\u0002Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan telah \r\nditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 \r\ntentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun \r\n2009 tentang Kearsipan;\r\nbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, \r\ntentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pencipta \r\nArsip perlu menyusun suatu pedoman mengenai Tata \r\nKearsipan yang dijadikan acuan oleh seluruh unit \r\norganisasi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\nbahwa untuk mengatur, mengelola, menyajikan arsip \r\ndinamis dan menyelamatkan serta menyerahkan arsip \r\nstatis yang memiliki nilai guna kepada Arsip Nasional \r\nRepublik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam \r\nUndang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang \r\nKearsipan, diperlukan Tata Kearsipan yang dibuat \r\nberdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan untuk mendukung tata kelola organisasi yang \r\nbaik;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi \r\ntentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi \r\nPemberantasan Korupsi;\r\n \n 1.\r\n2.\r\n3.\r\n4.\r\n5.\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 \r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti \r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 \r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi \r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5698);\r\nUndang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang \r\nKearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5071);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 \r\ntentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5286);\r\nPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia\r\nNomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan \r\nUnit Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2013 Nomor 239);\r\nPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia\r\nNomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan \r\nKearsipan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);\r\nPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik \r\nIndonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan \r\nTata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;\r\n \n Mengatur tentang kebijakan kearsipan di lingkungan KPK, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, sumber daya kearsipan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2017. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini disusun untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Tujuannya adalah untuk mengatur tata kearsipan di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan. Kebijakan ini mencakup pembagian kewenangan antar unit organisasi di KPK, termasuk pembentukan bagian kearsipan yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip dinamis dan statis. Subjek hukum diwajibkan untuk mematuhi sistem pengelolaan arsip yang komprehensif dan terpadu, termasuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Selain itu, peraturan ini menetapkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan arsip yang efektif.

","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan KPK ini mulai berlaku, tugas dan fungsi administrasi perkantoran dan penyelenggaraan tata kearsipan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perkantoran.
Perubahan nomenklatur dan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.598, 2017

KPK. Archival Guidelines.

REGULATION
OF THE INDONESIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION
NUMBER 3 OF 2017
ON
ARCHIVAL GUIDELINES
WITHIN THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

LEADERSHIP OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to implement the mandate of Law Number 43 of 2009 on Archives, Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 43 of 2009 on Archives has been established;
that to implement the provisions of Article 127 of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning the Implementation of Law Number 43 of 2009, on the Corruption Eradication Commission as an Archive Creator, it is necessary to prepare a guideline regarding Archival Procedures which is used as a reference by all organizational units within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2041eb7-3849-4482-b6bf-efca935002dc","actionData","errors"]