[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a2032812-165e-4501-80eb-5fbfbbc8cc3b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-07-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

jdih
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	\n \n pemerintah daerah bertanggungjawab mewujudkan pembangunan hukum di daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum \n 1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945\r\n2. undang-undang nomor 14 tahun 1964\r\n3. undang-undang nomor 12 tahun 2011\r\n4. undang-undang nomor 23 tahun 2014\r\n5. peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2015\r\n6. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014\r\n7. peraturan bersama menteri hukum dan hak asasi manusia dan menteri dalam negeri nomor 20 dan nomor 77 tahun 2012\r\n8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 \n peraturan daerah ini memutuskan tentang pembentukan produk hukum daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan hukum di daerah secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin kepastian hukum, serta menghasilkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan kebutuhan daerah dan standar peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur pembentukan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan, meliputi Perda, Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD. Asas pembentukan Perda mencakup kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, kemampuan pelaksanaan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan Perda harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda kepada pelanggar, ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00, serta sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan penyusunan Perda meliputi penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD, penyusunan Propemperda oleh di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan penyusunan Propemperda Provinsi. Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum atau selama pembahasan dengan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GUBERNUR LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 6 OF 2017
ON
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GUBERNUR LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Government is responsible for realizing legal development in the Region in a planned, integrated, and sustainable manner within the national legal system that guarantees legal certainty;
that in order for the Regional Government to produce good Regional Regulations, guidelines for the formation of Regional Legal Products that are regulatory in nature are needed, in accordance with regional needs and standards regulated in laws and regulations;
that in the context of the formation of Regional Regulations, Lampung Province has established Lampung Province Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning the Formation of Regional Regulations, the Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a2032812-165e-4501-80eb-5fbfbbc8cc3b","actionData","errors"]