Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Banjarnegara 22/2019 · Perda Kabupaten Banjarnegara No. 22 Tahun 2019 · Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2019

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:10 September 2019Tanggal Penetapan:10 September 2019
Anggaran Belanja Daerah

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019
LokasiPemerintah Kabupaten Banjarnegara
Tanggal Berlaku10 September 2019
Tanggal Penetapan10 September 2019
Tempat PenetapanBanjarnegara

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 10)

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019. APBD semula berjumlah Rp. 2.128.689.824.500,00 bertambah sejumlah Rp. 94.635.230.500,00 sehingga menjadi Rp. 2.223.325.055.000,00.

Pendapatan Daerah: Semula Rp. 2.083.397.046.500,00 bertambah Rp. 36.271.484.000,00 menjadi Rp. 2.119.668.530.500,00, meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Belanja Daerah: Semula Rp. 2.128.689.824.500,00 bertambah Rp. 94.635.230.500,00 menjadi Rp. 2.223.325.055.000,00, meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Pembiayaan Daerah: Penerimaan pembiayaan semula Rp. 58.542.778.000,00 bertambah Rp. 58.363.746.500,00 menjadi Rp. 116.906.524.500,00. Pengeluaran pembiayaan semula Rp. 13.250.000.000,00 tidak bertambah, tetap Rp. 13.250.000.000,00.

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD. Pendanaan keadaan darurat dapat menggunakan belanja tidak terduga atau dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya, dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(-)

(-)