[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1f30e41-bf03-43d4-8a35-ad76a4cb68de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2022","number","1","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe","place_of_enactment","Tahuna","theme","Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Standar/Pedoman - COVID-19 / Corona
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kesehatan merupakan salah satu unsur penentu kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dijamin oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa penyebaran corona virus disease 2019 telah mengancam kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga membutuhkan upaya penanganan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 59 Tahun 2019. \n Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memperlambat dan menghentikan laju penyebaran COVID-19, memberikan perlindungan bagi masyarakat, meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat, melakukan pencegahan penularan, memberikan informasi tentang COVID-19, melakukan disinfeksi, sosialisasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian COVID-19, pemulihan ekonomi dan sosial budaya, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan wajib menggunakan masker, membersihkan tangan, menjaga jarak, menghindari berjabat tangan, menerapkan PHBS, dan melaksanakan karantina/isolasi mandiri. Penanggung jawab kegiatan dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pencegahan COVID-19. Status zonasi wilayah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Pelaksanaan PPKM bertujuan mengendalikan penyebaran COVID-19. Kegiatan vaksinasi bertujuan mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai kekebalan kelompok, dan melindungi masyarakat. Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, koordinasi, dan kerja sama penegakan hukum. Pendanaan bersumber dari anggaran daerah dan sumber lain yang sah. Pelanggaran terhadap protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif dan pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker atau melaksanakan karantina/isolasi mandiri dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif sebesar Rp 100.000, atau daya paksa polisional.\n2. Pelanggaran oleh penanggung jawab kegiatan, pelaku usaha, atau penanggung jawab fasilitas umum dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, dan/atau denda administratif sebesar Rp 500.000.\n3. Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling sedikit Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) atau paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).\n4. Pelanggaran terhadap kewajiban penerapan perilaku disiplin Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 18 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kepulauan Sangihe","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF THE SANGIHE ISLANDS
THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF THE SANGIHE ISLANDS REGENCY
NUMBER 1 OF 2022
ON
THE IMPLEMENTATION OF DISCIPLINE AND ENFORCEMENT OF HEALTH PROTOCOL LAW
AS AN EFFORT TO PREVENT AND CONTROL
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF THE SANGIHE ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering :

that health is a determining factor for the welfare of the community, so it needs to be guaranteed by the Regional Government;
that the spread of corona virus disease 2019 has threatened public health in the Sangihe Islands Regency, thus requiring handling efforts;
that based on the provisions of Article 152 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 on Health, the Regional Government has the responsibility to carry out efforts to prevent, control and eradicate infectious diseases and the consequences caused;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1f30e41-bf03-43d4-8a35-ad76a4cb68de","actionData","errors"]