Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 645). Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Surabaya bertujuan untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Pelayaran Surabaya. Peraturan ini menetapkan struktur organisasi, tugas, dan fungsi dari berbagai elemen di Poltekpel Surabaya, termasuk Direktur, Wakil Direktur, Senat, dan Dewan Pengawas. Selain itu, peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hak dan kewajiban peserta didik, dosen, dan tenaga kependidikan juga diatur, termasuk ketentuan mengenai penerimaan peserta didik, kurikulum, dan penilaian hasil belajar. Peraturan ini juga mencakup pengelolaan sarana dan prasarana, anggaran, serta kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

(-)

1. Peserta didik yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi. 2. Direktur dapat menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melanggar norma, etika, dan/atau peraturan akademik.