[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1e2d022-1f2e-4c15-8c58-45cdf3dbb442","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias No. 35 Tahun 2002","number","35","year","2002","published_date","2002-07-26","effective_date","2002-09-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nias","place_of_enactment","Gido","theme","Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2002/No. 57 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2002. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 35 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggunaan Jasa Sarana dan Prasarana Kepariwisataan ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Nias.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi. Retribusi ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, serta untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dengan menyediakan jasa sarana dan prasarana yang memadai.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang pemungutan retribusi atas penggunaan jasa sarana dan prasarana kepariwisataan, baik di dalam maupun di luar lingkungan objek wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi lapangan parkir, MCK, kolam renang, pondok pancing, dan alat transportasi air. Setiap orang atau kendaraan yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut dikenakan retribusi dengan tarif yang telah ditetapkan.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan harus menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi harus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah. Jika pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan pembatalan. Wajib retribusi juga diberikan hak untuk mengajukan keberatan atas SKRD dan STRD.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NIAS REGENCY
NUMBER: 57 YEAR 2002
SERIES: C

REGIONAL REGULATION OF NIAS REGENCY
NUMBER 35 OF 2002
CONCERNING
RETRIBUTION FOR THE USE OF TOURISM FACILITIES AND
INFRASTRUCTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NIAS,

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Region is given the opportunity to explore the potential sources of local revenue;
that Regional Retribution is an important source of Regional income to finance the implementation of Regional Government and Regional Development to consolidate broad, real and responsible Regional Autonomy;
that in order to improve tourism development, it needs to be supported by facilities and infrastructure, both inside and outside the location of tourist objects;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and e above, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1e2d022-1f2e-4c15-8c58-45cdf3dbb442","actionData","errors"]