[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1d682bf-6af0-4d35-95f3-34a784b644ae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-10-12","effective_date","2024-12-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Sekretariat - Dewan Ekonomi Nasional
2024
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 10, BN 2024 (962);
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan\r\nPresiden Nomor 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi\r\nNasional dan berdasarkan persetujuan tertulis dari MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \n Dasar hukum peraturan ini adalah PAsal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 148 Tahun 2024; Perpres Nomor 160 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional; susunan organisasi; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian; pengelolaan sumber daya dan pendanaan; penataan organisasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024. \n 10 hlm; hlm 1 sd 9 batang tubuh, hlm 10 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sekretariat DEN bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada DEN, yang meliputi koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan keuangan; pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi; pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi; pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat DEN; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua DEN.

Susunan organisasi Sekretariat DEN terdiri atas Bagian Umum, Bagian Tata Usaha dan Protokol, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. Bagian Umum bertugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan barang/jasa, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi. Bagian Tata Usaha dan Protokol bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, serta koordinasi penyiapan kegiatan, dan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan DEN.

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kepala Sekretariat menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Pendanaan Sekretariat DEN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Kementerian.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE SECRETARIAT OF THE NATIONAL ECONOMIC COUNCIL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 26 of the
Presidential Regulation Number 160 of 2024 concerning the National Economic
Council and based on written approval from the Minister
of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform,
it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Secretary
concerning the Organization and Work Procedure of the Secretariat of the National
Economic Council;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning
State Ministries (State Gazette of the Republic
of Indonesia Year 2008 Number 166, Supplement
to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1d682bf-6af0-4d35-95f3-34a784b644ae","actionData","errors"]