[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1d42f51-a425-4a09-86a0-893244a10758","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak No. 15 Tahun 2008","number","15","year","2008","published_date","2008-11-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Penerangan Jalan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2008/NO. 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa salah satu jenis pajak daerah Kabupaten adalah Pajak \r\nPenerangan Jalan yang merupakan bagian dari sumber \r\npenerimaan daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan \r\npemerintahan dan peningkatan pembangunan daerah ;\r\nb.bahwa ketentuanPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2002\r\nsudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehigga perlu dilakukan penyesuaian ; \n 1.UU No. 8 Tahun 1981 ;2.UU No.18 Tahun 1997;3.UU No.28 Tahun 1999;4.UU No.23 Tahun 2000 ;5.UU No. 20 Tahun 2002;6.UU No.17 Tahun 2003;7.UU No.10 Tahun 2004;8.UU No.15 Tahun 2004;9.UU No.32 Tahun 2004 10.PP Nomor 6 Tahun 1988 ;11.PP No. 23 Tahun 1994;12.PP No. 65 Tahun 2001;13.PP No. 58 Tahun 2005 ;14.PP No. 79 Tahun 2005;15.PP No. 38 Tahun 2007;16.PDKD Tingkat II Lebak No. 6 Tahun 1986;17.PD Kabupaten Lebak No. 13 Tahun 2006 ;18.PD Kabupaten Lebak No. 15 Tahun 2006 ;19.PDKabupaten Lebak No. 8 Tahun 2007;20.PD Kabupaten Lebak No. 10 Tahun 2007 \n 1.ketentuan umum;2.nama, objek , dan subjek pajak ;3.dasar pengenaan , tarif dan cara penghitungan pajak ;4.wilayah pemungutan ;5.masa pajak, saat pajak terutang , dan surat pemberitahuan pajak daerah;6.penetapan pajak;7.tata cara pembayaran;8.tata cara penagihan pajak ;9.pengurangan , keringanan dan pembebasan pajak;10.keberatan dan banding \r\n;11.pembetulan, pembatalan , pengurangan ketetapan dan penghapusan atau \r\npengurangan sanksi administrasi ;12.pengembalian kelebihan pembayaran pajak;13.pemeriksaan;14.kadaluarsa;15.penyidikan;16.sanksi administrasi;17.ketentuan pidana;18.ketentuan lain-lain;19.ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 16 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 20 Seri B).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah Kabupaten Lebak. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan ketentuan PPJ dengan kondisi terkini, menggantikan peraturan daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak adalah pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka PLN bertindak sebagai pemungut pajak.

\n\n

Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Tarif pajak bervariasi:

Penggunaan tenaga listrik bukan untuk industri dari PLN: 5%.
Penggunaan tenaga listrik untuk golongan industri dari PLN: antara 4% hingga 10% tergantung golongan.
Penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN dan bukan untuk industri: 5%.
Penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN untuk industri: antara 3% hingga 6% tergantung golongan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur masa pajak, saat pajak terutang, tata cara pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemeriksaan, kadaluwarsa, penyidikan, dan sanksi administrasi serta pidana.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Wajib Pajak yang tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.\n2. Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran seperti tidak atau kurang bayar pajak setelah pemeriksaan, atau tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.\n3. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD, pajak terutangnya dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga 2% setiap bulan.\n4. Ditemukannya data baru atau data yang semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LEBAK REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER: 15 YEAR 2008

LEBAK REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 15 OF 2008
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LEBAK,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one type of regional tax of the Regency is the Street Lighting Tax which is part of the regional revenue source that is very important for the implementation of government and the improvement of regional development;
that the provisions of Regional Regulation of Lebak Regency Level II Number 4 of 1998 concerning Street Lighting Tax as amended by Regional Regulation of Lebak Regency Number 16 of 2002 are no longer in accordance with the current conditions, so adjustments need to be made;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Street Lighting Tax;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1d42f51-a425-4a09-86a0-893244a10758","actionData","errors"]