[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1c81b06-3d9d-426e-b4b2-abbf313df444","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN-GEDUNG
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5.SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang \r\nIzin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 \r\nTahun 2008 belum mampu menampung dinamika nilai\u0002nilai sosial budaya dan perkembangan arsitektur, ilmu \r\npengetahuan, serta teknologi; \r\nbahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan \r\npenyelenggaraan bangunan dengan tertib baik \r\npersyaratan administratif maupun teknis guna \r\nmewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin \r\nkeselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan \r\npengguna, serta serasi dan selaras dengan \r\npembangunan; \r\nbahwa agar bangunan dapat terselenggara secara tertib dan \r\nterwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran \r\nmasyarakat dan upaya pembinaan; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor \r\n12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/ \r\nM.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan \r\nUmum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan \r\nKoordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, \r\n07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor \r\n5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 yang \r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011; \n Materi Pokok: Ruang Lingkup; Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan; Persyaratan Bangunan; Perizinan Bangunan; Izin Mendirikan Bangunan; Sertifikat Laik Fungsi (Slf); Pembongkaran Bangunan; Penyelenggaraan Bangunan; Insentif; Tim Ahli Bangunan Gedung (Tabg); Hak Dan Kewajiban Penyelenggara Bangunan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n MEncabut: a. Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 \r\nTahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 \r\nTahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan; dan \r\nb. Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuatan Bangunan \r\ndi atas Jaringan Irigasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nDaerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuatan Bangunan \r\ndi atas Jaringan Irigasi. \n Jumlah Halaman : 57 HLM; Penjelasan: 31 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan.\n2. Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuatan Bangunan di atas Jaringan Irigasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Izin Pembuatan Bangunan di atas Jaringan Irigasi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung menetapkan kerangka hukum untuk pengelolaan bangunan gedung di Kabupaten Bantul. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik dari segi administratif maupun teknis, sehingga bangunan yang dihasilkan fungsional, andal, aman, sehat, nyaman, serta selaras dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.\n\nPeraturan ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk fungsi dan klasifikasi bangunan, yang mencakup bangunan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus. Setiap fungsi bangunan memiliki persyaratan teknis yang berbeda untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Klasifikasi bangunan didasarkan pada tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan letak menurut jalan.\n\nPersyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan perizinan bangunan. Persyaratan teknis mencakup tata bangunan (peruntukan, intensitas, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) dan keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan). Intensitas bangunan diatur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Tapak Basemen (KTB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Peraturan ini juga mengatur garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan, sungai, pantai, rel kereta api, dan jaringan tegangan tinggi.\n\nPeraturan ini menekankan pentingnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai panduan rancang bangun kawasan. RTBL disusun untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan yang berkelanjutan. Peraturan ini juga mengatur pembangunan bangunan di bawah tanah, di atas air, dan/atau prasarana/sarana umum, yang harus sesuai dengan RTRW, RDTRK, dan RTBL, serta tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang ada.","transitional_provisions","1. Bangunan yang sudah memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan bangunan, fungsi dan pemiliknya.\n2. Bangunan yang belum memiliki IMB, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan, atau perintah pembongkaran bangunan.\n3. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
BANTUL REGENCY REGULATION
NUMBER 05 OF 2011
ABOUT
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Considering:

that Regional Regulation Number 7 of 2002 concerning Building Permits as amended by Bantul Regency Regional Regulation Number 8 of 2008 has not been able to accommodate the dynamics of socio-cultural values and the development of architecture, science, and technology;
that the regional government is obliged to realize the orderly implementation of buildings, both administrative and technical requirements, in order to create functional, reliable buildings that ensure the safety, health, comfort, and convenience of users, as well as being harmonious and in accordance with development;
that in order for buildings to be organized in an orderly manner and realized in accordance with their function, the role of the community and development efforts are needed;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1c81b06-3d9d-426e-b4b2-abbf313df444","actionData","errors"]