[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1be933c-2410-4786-b5f1-5ee6d54fd91f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2006 tentang PELELANGAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 20 Tahun 2006","number","20","year","2006","published_date","2006-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Samarinda","place_of_enactment","Samarinda","theme","PELELANGAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelelangan-pendaratan-ikan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, Lembar Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 No. 20
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELELANGAN DAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan pembangunan Pangkalan Pendaratan Perikanan, disamping sebagai sarana penyediaan fasilitas yang disediakan pemerintah sekaligus pula sebagai upaya penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap kapal-kapal/perahu-perahu perikanan. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelelangan dan Pangkalan Pendaratan Ikan. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 54 Tahun 2002; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2003; PERMEN KELAUTAN dan PERIKANAN No. 10 Tahun 2003; PERDAKOT SAMARINDA No. 4 Tahun 2002; Surat MENKEU RI No. S-076/MK.10/2006 tanggal 29 Mei 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pangkalan pendarata ikan yang meliputi, antara lain : Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Tata Cara Penghitungan Retribusi; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Sistem, Prosedur dan Tata Cara Perizinan Usaha Perikanan; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan Retribusi; Keberatan; Kadaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 03 Tahun 1999 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dan Armada perikanan dinyatakan tidak berlaku/dicabut(belum di-upload). \n 13 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 03 Tahun 1999 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dan Armada perikanan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2006 mengatur tentang pelelangan dan pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Kota Samarinda. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan dan mengoptimalkan pemanfaatan PPI sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan yang efektif dan efisien, serta sebagai sarana penertiban dan pengawasan kapal perikanan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Retribusi PPI:** Pengaturan mengenai retribusi atas penggunaan fasilitas PPI dan jasa perizinan, termasuk objek dan subjek retribusi, golongan retribusi (jasa usaha), tata cara penghitungan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa.\n2. **Perizinan Usaha Perikanan:** Sistem, prosedur, dan tata cara perizinan usaha perikanan, termasuk kewajiban memiliki Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (KPI). Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pemegang izin.\n3. **Struktur dan Tarif Retribusi:** Struktur dan besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis kapal, kendaraan, dan kegiatan di PPI, termasuk retribusi pas masuk, izin kapal ikan, dan pemakaian fasilitas PPI untuk penjualan ikan dan produksi es balok.\n4. **Wilayah Pemungutan, Masa dan Saat Terutang Retribusi:** Penjelasan mengenai wilayah pemungutan retribusi, masa retribusi, dan saat retribusi terutang.\n5. **Tata Cara Pemungutan Retribusi:** Tata cara pemungutan retribusi, termasuk penggunaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, sanksi administrasi berupa bunga, dan penagihan retribusi dengan Surat Teguran.\n6. **Keberatan:** Prosedur pengajuan keberatan atas SKRD.\n7. **Kadaluarsa Penagihan:** Ketentuan mengenai kadaluarsa penagihan retribusi.\n8. **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi:** Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SAMARINDA CITY
NUMBER 20 YEAR 2006
CONCERNING
AUCTIONS AND FISH LANDING SITES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SAMARINDA,

\n\n \n \n

Considering:

that the Fish Landing Site as a center of economic activity based on fisheries has a function as a center for the economic development of fishermen, a place for landing fishing vessels and fish catches, a center for marketing and distribution of fish, as well as a center for implementing quality improvement of fisheries products and implementing counseling that needs to be regulated for its utilization economically, efficiently and effectively;
that the construction of the Fisheries Landing Site, in addition to being a means of providing facilities provided by the government, is also an effort to control, supervise and regulate fishing vessels/boats;
that based on the considerations as referred to in letters a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1be933c-2410-4786-b5f1-5ee6d54fd91f","actionData","errors"]