[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1bb3804-3d53-4b19-a0b5-f4d058164694","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA MISKIN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah","place_of_enactment","Gunung Sugih","theme","PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA MISKIN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA MISKIN
ABSTRAK:	\n \n kesejahteraan Lansia Miskin memerlukan perhatian dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih berkualitas dan mandiri, sehingga dapat memajukan kesejahteraan \n Pasal 18 ayat (6) UUD; UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 13 Tahun 1998; UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2004; PP Nomor 39 Tahun 2012; PERMEN Nomor 60 Tahun 2008; PERMEN Nomor 19 Tahun 2012; PERMEN Nomor 1 Tahun 2017; PERMEN Nomor 5 Tahun 2018; PERDA Nomor 9 Tahun 2016 \n Penetapan UU, Kesejahteraan, HAM, Sistem Jaminan, Kesehatan, Penanganan Fakir Miskin, PERDA, Peningkatan Kesejahteraan, Pembentukan Komisi Daerah, Standar Nasional Rehabilitasi, Susunan Perangkat Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2019. \n 7 halaman, penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia miskin di Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakangnya adalah penghormatan terhadap lansia miskin sebagai konsekuensi moral dan adab, serta perlunya perhatian dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan lansia yang lebih berkualitas dan mandiri.

Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan peran serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia dan membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup lansia secara layak.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia diperuntukkan bagi lansia di luar panti dan ditujukan kepada perorangan, dengan prioritas pada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan (kemiskinan, keterlantaran, dan kecacatan).
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia meliputi jaminan kesehatan (bantuan iuran), jaminan sosial (bantuan langsung tunai minimal Rp150.000 per orang per bulan), dan perlindungan sosial (pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan santunan kematian).
Dinas Sosial bertanggung jawab untuk pendataan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan lansia.
Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL LAMPUNG REGENCY
NUMBER 02 OF 2019
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF WELFARE FOR POOR ELDERLY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL LAMPUNG,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that respect for the Elderly (Lansia) community in the Region is a moral consequence and etiquette that must be maintained, especially for the Poor Elderly;
that the welfare of the Poor Elderly requires attention from all parties, especially the regional government and the community to support the realization of a more qualified and independent life, so that they can advance the welfare of themselves, their families and the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding the Implementation of Welfare for Poor Elderly;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1bb3804-3d53-4b19-a0b5-f4d058164694","actionData","errors"]