[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1b8c7d1-9f7f-4b43-92a8-c6e07380e8bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-02-05","effective_date","2011-03-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-air-tanah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2011 No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak luas yang pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tinggkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun \r\n2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan air tanah dengan prinsip kelestarian, keseimbangan, dan kemanfaatan umum serta memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan air tanah. Sanksi administratif dan pidana diberlakukan bagi pelanggaran terhadap ketentuan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah, dengan peran penyidik yang ditetapkan dalam lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011. \n 18 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan air tanah di Kabupaten Temanggung. Tujuannya adalah untuk menertibkan, menata, mengawasi, dan mengendalikan pemakaian serta pengusahaan air tanah demi memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Kewenangan pengelolaan air tanah berada pada Bupati, yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan air tanah dalam satu daerah, inventarisasi, penyusunan rencana pengelolaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, evaluasi, konservasi, penyediaan sumur pantau, pendayagunaan, penetapan zona pemanfaatan, peruntukan air tanah, pengawasan, pengendalian daya rusak, penerbitan izin pemakaian dan pengusahaan air tanah, serta penyelenggaraan sistem informasi air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi, pendayagunaan, penatagunaan, peruntukan, konservasi, pemantauan, dan evaluasi. Inventarisasi digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pendayagunaan dan konservasi air tanah. Pendayagunaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah. Penatagunaan air tanah dilaksanakan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah. Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, serta mempertahankan kesinambungan pemanfaatan air tanah. Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah harus memperoleh izin dari Bupati.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap izin dan/atau rekomendasi yang telah diterbitkan dinyatakan masih berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 16 dan Pasal 19 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 16, Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 23 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TEMANGGUNG
REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 8 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 6 paragraph (5) and Article 16 paragraph (3) of Government Regulation Number 43 of 2008 concerning Groundwater, its management needs to be regulated by a Regional Regulation;
that groundwater is one of the water resources and a very important element for people's lives, the existence of which is limited and damage to which can have widespread impacts that are difficult to restore, so it needs to be managed fairly and wisely by making comprehensive and environmentally sound arrangements;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Groundwater Management;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1b8c7d1-9f7f-4b43-92a8-c6e07380e8bd","actionData","errors"]