[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1b6ef5b-ee84-4153-91d8-b3fd26e2b649","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2023","number","14","year","2023","published_date","2023-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d17806f-165e-49c4-b243-c9a756d7cd3b","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bupati (Perbup)","short_name","Perbup","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gowa","place_of_enactment","Sungguminasa","theme","PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN-PEMBERIAN-TAMBAHAN-PENGHASILAN-BAGI-PEGAWAI-APARATUR-SIPIL-NEGARA-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Gowa
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang harus memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur serta berlaku bagi Aparatur Sipil Negara sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;\r\nb. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;\r\nc. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III RUANG LINGKUP\r\nBAB IV INDIKATOR PENILAIAN TPP\r\nBAB V MEKANISME PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA TPP\r\nBAB VI BESARAN TPP\r\nBAB VII PENGURANGAN TPP\r\nBAB VIII PENAMBAHAN TPP\r\nBAB IX MEKANISME PEMBAYARAN\r\nBAB X SISTEM INFORMASI E-KINERJA\r\nBAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN\r\nBAB XII MONITORING DAN EVALUASI\r\nBAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XIV ALOKASI ANGGARAN\r\nBAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN\r\nBAB XVI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati Gowa Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah diterbitkan sebagai bentuk penghargaan kepada ASN, dengan tujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan mereka. Dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang terkait pembentukan daerah, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait TPP, termasuk indikator penilaian yang didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. TPP diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Pegawai ASN wajib bekerja selama 5 atau 6 hari seminggu, tergantung pada tempat tugas, dan melakukan rekam kehadiran elektronik.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kondisi di mana TPP tidak diberikan, seperti berstatus sebagai pegawai titipan, tersangka, terdakwa, cuti di luar tanggungan negara, dan lain-lain. Besaran TPP dihitung berdasarkan SKP (60%) dan kehadiran serta laporan harian (40%), dengan besaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Tambahan besaran TPP dapat diberikan kepada Perangkat Daerah tertentu dan Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan. Pengurangan TPP dapat dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan disiplin kerja/kehadiran. Penambahan TPP dapat diberikan bagi Pegawai ASN yang berkinerja terbaik dan/atau inovatif.

\n\n

Pembayaran TPP dilakukan melalui bank setelah pemotongan pajak penghasilan. Setiap proses pemberian TPP dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi e-Kinerja. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Belanja TPP dibebankan pada APBD melalui komponen belanja tidak langsung.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini dan melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap Pegawai ASN yang menyalahgunakan kebijakan TPP baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain, kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.\n3. Setiap pengulangan penyalahgunaan kebijakan TPP tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERBUP Kab. Gowa No. 47 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275506/perbup-kab-gowa-no-47-tahun-2023","49bfe228-4b87-4ab2-8f8e-25b7e65162df","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GOWA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGULATION OF THE REGENT OF GOWA
NUMBER 14 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES FOR GRANTING ADDITIONAL INCOME FOR EMPLOYEES
CIVIL APPARATUS STATE IN THE REGIONAL GOVERNMENT ENVIRONMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GOWA,

Considering:

that the provision of additional income is
one form of appreciation to the Civil Apparatus
State that must have a legal basis, guidelines,
measurable assessment criteria and indicators as well as
applies to the Civil Apparatus State so that it can
improve discipline, motivation, performance and
welfare of the Civil Apparatus State in the
Regional Government environment;
that to improve the performance and welfare
Civil Apparatus State in the Regional Government environment,
it is necessary to provide Additional Income for the Apparatus
Civil State;
that based on the provisions of Article 58 paragraph (1) and
paragraph (3) of Government Regulation Number 12 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1b6ef5b-ee84-4153-91d8-b3fd26e2b649","actionData","errors"]