[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1b488e3-3c75-4d72-b77a-77add5babfeb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":-5,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006","number","17","year","2006","published_date","2006-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73,76],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":77,"_54":78,"_56":-5},"ec6c968c-192a-462c-a6f3-404e8d282b13","Pendanaan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sragen","place_of_enactment","Sragen","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN-KEUANGAN-KEPALA-DESA-DAN-PERANGKAT-DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2006/NO.17, TLD/NO.09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Perda ini adalah: : a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai; b. bahwa untuk adanya dukungan keuangan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). \n Materi Pokok Perda ini adalah: (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah. (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai garapan tanah kas desa dan atau penghasilan lain yang sah. (3) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai garapan tanah kas desa dan atau penghasilan lain yang sah. (4) Penghasilan tetap dan atau penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dalam peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2006. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 22 Seri D Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 9 seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 22 Seri D Nomor 22).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sragen. Latar belakangnya adalah perlunya dukungan keuangan yang memadai bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan optimal. Tujuannya adalah untuk mengatur dengan jelas kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan, sejalan dengan pengembangan otonomi desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pemberian penghasilan tetap dan/atau penghasilan lain yang sah kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang nilainya disetarakan dengan garapan tanah kas desa atau penghasilan lain yang sah. Penghasilan tetap ini ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri yang menjadi Kepala Desa menerima gaji sesuai aturan yang berlaku dan menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan APB Desa.

Peraturan ini juga mengatur tentang tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, seperti tunjangan penghasilan, tunjangan kesehatan, tunjangan uang duka, dan tunjangan jasa pengabdian. Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya keputusan pemberhentian. BPD, Bupati, atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang pengangkatannya sebelum berlakunya Perda ini, tetap memperoleh tanah bengkok seluas yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sampai akhir masa jabatan atau diberhentikan dari jabatannya.\n2. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diberi tanah pituas atau tanah lurup seluas tanah yang tercantum dalam Keputusan pemberhentian tetap memperoleh tanah pituas atau tanah lurup sampai batas waktu yang telah ditentukan.\n3. Tanah pituas dan tanah lurup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah berakhir batas waktu yang ditentukan dikembalikan ke Kas Desa dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.","sanctions","Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi dan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SRAGEN REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2006
on
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SRAGEN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Village Head and Village Apparatus as elements of village government administration in carrying out their duties require adequate financial support;
that for adequate financial support as referred to in letter a, it is necessary to regulate the financial position of the Village Head and Village Apparatus;
that in accordance with the provisions in Article 28 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Financial Position of the Village Head and Village Apparatus is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Sragen Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1b488e3-3c75-4d72-b77a-77add5babfeb","actionData","errors"]