[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1a90543-c4f9-42d8-b0db-e49bf9972041","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palangkaraya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya No. 25 Tahun 2014","number","25","year","2014","published_date","2014-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palangkaraya","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 25, LD.2014/25
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,\r\nKepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)\r\nberupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam)\r\nbulan setelah tahun anggaran berakhir \n Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \n Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2014. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 4);\n2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 19);\n3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 25).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2013. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban ini meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar keuangan badan milik daerah/perusahaan daerah. Realisasi anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 874.843.237.105,33 dan belanja daerah sebesar Rp. 849.852.315.966,32, menghasilkan surplus sebesar Rp. 24.990.921.139,01. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 66.179.041.124,17 dan pengeluaran sebesar Rp. 7.573.049.645,26, menghasilkan surplus pembiayaan sebesar Rp. 58.605.991.478,91. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) adalah Rp. 83.596.912.617,92. Neraca per 31 Desember 2013 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 1.827.713.506.453,81, jumlah kewajiban sebesar Rp. 22.847.870.487,73, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.804.865.635.966,08. Laporan arus kas mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 62.157.265.624,17 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 83.596.912.617,92.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALANGKA RAYA
REGIONAL REGULATION OF PALANGKA RAYA CITY
NUMBER 25 OF 2014
ON
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET FOR FISCAL YEAR 2013

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALANGKA RAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to implement the mandate of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of financial statements that have been audited by the Supreme Audit Agency no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year;
that the proposed Draft Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1a90543-c4f9-42d8-b0db-e49bf9972041","actionData","errors"]