[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a199bf86-da29-45f9-8927-c08b5ed60912","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas No. 9 Tahun 2005","number","9","year","2005","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penduduk - pengelolaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/NO.7 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi Bidang Kependudukan di Kabupaten Banyumas, maka perlu diatur Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; \n UU No.13 Tahun 1950;\r\nUU No.9/Drt. Tahun 1953;\r\nUU No.9/Drt. Tahun 1955;\r\nUU No.62 Tahun 1958;\r\nUU No.9 Tahun 1992;\r\nUU No.10 Tahun 2004;\r\nUU No.32 Tahun 2004;\r\n \n 1.Ketentuan Umum 2.Hak dan kewajiban Penduduk 3.Pendaftaran penduduk 4.Pendaftaran perubahan Alamat 5.Jangka Waktu Pelayanan Pendaftaran Penduduk 6.Pengelolaan Data dan Pelaporan 7.Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 8.Ketentuan Pidana 9.Penyidikan 10.Ketentuan Peralihan 11.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan ketertiban administrasi kependudukan di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah perlunya pengelolaan pendaftaran penduduk yang tertib dan akurat, meliputi pencatatan biodata, peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan, dan penerbitan dokumen kependudukan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Hak dan kewajiban penduduk dalam pendaftaran penduduk. Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan wajib mendaftarkan diri serta melaporkan mutasi data.
Pendaftaran penduduk meliputi pemberian NIK/NOPPEN, pelaporan kelahiran dan kematian, pendaftaran perpindahan dan kedatangan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (pengungsi, korban bencana, komunitas adat terpencil), pelaporan perubahan status kewarganegaraan dan status kependudukan, serta mutasi biodata.
Ketentuan mengenai Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS), dan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT), termasuk persyaratan kepemilikan, masa berlaku, dan penggantian.
Pendaftaran perubahan alamat akibat pemekaran wilayah atau pembangunan dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya.
Jangka waktu pelayanan pendaftaran penduduk paling lama 3 hari kerja, kecuali untuk KTP masal, dengan persyaratan lengkap dan benar serta tidak ada keadaan memaksa.
Pengelolaan data kependudukan sebagai dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi, serta pelaporan data oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat dan oleh Camat kepada Bupati.

\n\n

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dan atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan, untuk kemudian menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Banyumas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/238694/perda-kab-banyumas-no-6-tahun-2010","92c422e7-7f0c-4f27-b977-7cda0142037c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANYUMAS REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2005 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2005
CONCERNING
MANAGEMENT OF POPULATION REGISTRATION ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUMAS,

Considering:	that in order to improve Services and Orderly Administration in the Field of Population in Banyumas Regency, it is necessary to regulate the Management of Population Registration Organization; that for the above purposes, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Banyumas Regency concerning the Implementation of Population Registration.
In view of:	Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Environment of Central Java Province (State Gazette of 1950 Number 24, State News dated August 8, 1950); Law Number 9/Drt. of 1953 concerning the Supervision of Foreigners (State Gazette Number 463); Law Number 9/Drt. of 1955 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a199bf86-da29-45f9-8927-c08b5ed60912","actionData","errors"]