[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1955b08-d7b4-46a2-8302-94601fa33c69","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Tengah Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-07-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton Tengah","place_of_enactment","Labungkari","theme","Penyelenggaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan\r\nsebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 43\r\nTahun 2009 tentang Kearsipan, arsip sebagai bahan\r\npertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah\r\nharus dikelola, dilindungi dan diselamatkan; \r\nb. bahwa untuk menjamin pelindungan kepentingan daerah\r\ndan masyarakat melalui pemanfaatan arsip dan \r\npenyelenggaraan kearsipan merupakan urusan wajib bagi\r\npemerintahan daerah serta arsip yang dimiliki daerah\r\nmerupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban\r\nPemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai \r\nniiai dan arti penting dan strategis, antaralain dapat\r\nmenyajikan informasi mengenai penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan\r\nkeputusan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan daerah \r\nyang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\r\nundangan dan kerangka penyelenggaraan kearsipan\r\nnasional; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor\r\n152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5071); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi\r\nTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 172~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5562);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor\r\n244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repu blik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang\r\nKearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5286); \r\n6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012\r\ntentang Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang \r\nPenyelenggaraan Kearsipan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2013 Nomor 243); \r\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12\r\nTahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 129); \n BAB I \r\nKETENTUAN UMUM BAB II \r\nMAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III \r\nPEMBINAAN KEARSIPAN BAB IV \r\nSUMBER DAYA KEARSIPAN BAB V \r\nPENGELOLAAN ARSIP BAB VI\r\nPELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN BAB VII\r\nPEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN BAB VIII\r\nKETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX \r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018. \n 28 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Buton Tengah. Tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin pengelolaan arsip yang tertib dari kegiatan Perangkat Daerah, BUMD, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat, serta menjamin keselamatan aset dan budaya daerah melalui pelindungan dan penyelamatan arsip. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, BUMD, dan perusahaan swasta yang dibiayai APBD. Pembinaan ini meliputi koordinasi, penyusunan pedoman, bimbingan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, perencanaan, pengawasan, dan monitoring. Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk unit kearsipan yang bertugas mengelola arsip inaktif, mengolah arsip menjadi informasi, melaksanakan pemusnahan arsip, mempersiapkan penyerahan arsip statis, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kearsipan di lingkungan masing-masing. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mengelola arsip statis yang diterima dari berbagai sumber, termasuk Perangkat Daerah, pemerintahan desa, organisasi kemasyarakatan, BUMD, perusahaan swasta, dan tokoh daerah. Pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis (aktif, inaktif, vital) dan arsip statis. Penyusutan arsip dilakukan berdasarkan JRA yang dikoordinasikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang pelindungan dan penyelamatan arsip, serta pembentukan simpul jaringan informasi kearsipan nasional (JIKN).","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang memusnahkan arsip milik pemerintahan daerah di luar prosedur yang ditetapkan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Kepala Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan hasil identifikasi Arsip Terjaga dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.\n3. Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan penyerahan arsip statis berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan dalam JRA dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.\n4. Kepala Unit Kearsipan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan daftar arsip dinamis dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF CENTRAL BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL BUTON REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF CENTRAL BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that to achieve the objectives of archival management as stipulated in Law Number 43 of 2009 concerning Archives, archives as materials for accountability in the implementation of regional government must be managed, protected and secured;
that to guarantee the protection of the interests of the region and the community through the utilization of archives and the implementation of archival management is a mandatory affair for the regional government and the archives owned by the region are a source of information and materials for accountability of the Regional Government as well as a collective memory that has value and strategic importance, including being able to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1955b08-d7b4-46a2-8302-94601fa33c69","actionData","errors"]