[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a18555d7-d77b-4aab-8d64-b5ebf0f9bc4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2026","number","4","year","2026","published_date","2026-01-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan - pendidikan
2026
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2026 Nomor 4
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Pemerintahan Daerah bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak masyarakat khususnya pemuda daerah yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal; bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Wali Kota diberikan kewenangan membentuk peraturan walikota tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Biaya Perkuliahan/Pendidikan. \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024. \n Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup, Jenis bantuan biaya perkuliahan/pendidikan, Persyaratan penerima bantuan, Tata cara pendaftaran, Verifikasi dan penetapan penerima, Pelaksanaan pemberian bantuan, Jangka waktu pemberian bantuan, Hak dan kewajiban penerima bantuan, Larangan dan sanksi, Monitoring dan evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2026. \n Mencabut: Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa \n Jumlah halaman: 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 45).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Wali Kota ini menetapkan kebijakan pemberian bantuan biaya perkuliahan/pendidikan bagi warga Kota Surabaya yang kurang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di daerah serta memberikan akses dan kesempatan belajar bagi warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.\n\nBantuan yang diberikan mencakup biaya perkuliahan/pendidikan sebesar Rp2.500.000,00 per semester dan uang saku sebesar Rp300.000,00 per bulan selama 10 bulan dalam satu tahun. Sasaran penerima bantuan adalah masyarakat yang terdaftar dalam data keluarga miskin/pra miskin Pemerintah Daerah atau masuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penerima bantuan harus menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, atau Lembaga Pendidikan dan Kursus yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.\n\nProses seleksi dilakukan melalui pendaftaran daring yang diverifikasi oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata. Penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening institusi pendidikan untuk biaya perkuliahan dan ke rekening penerima untuk uang saku. Penerima bantuan memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan mematuhi ketentuan akademik serta tata tertib yang berlaku di institusi pendidikan masing-masing.","transitional_provisions","1. Penerima bantuan biaya perkuliahan/pendidikan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dan masuk dalam data keluarga miskin/pra miskin Pemerintah Daerah, maka nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk penyesuaian dengan kondisi ekonomi orang tua/wali berdasarkan data yang dimiliki Perguruan Tinggi.\n2. Penerima bantuan yang tidak masuk dalam data keluarga miskin/pra miskin Pemerintah Daerah wajib membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan dari keluarga miskin dan siap menanggung sisa biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).","sanctions","1. Penerima bantuan yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat dikenai peringatan atau pemutusan bantuan.\n2. Pelanggaran terhadap larangan (seperti menikah/hamil, terlibat narkoba/kriminal, putus kuliah, mengundurkan diri, atau memalsukan data) mengakibatkan penghentian bantuan.\n3. Pemberhentian bantuan karena menikah/hamil, mengundurkan diri, atau memalsukan data dapat dilakukan secara sepihak dan penerima wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
REGULATION OF THE MAYOR OF SURABAYA
NUMBER 4 OF 2026
CONCERNING
PROVISION OF TUITION/EDUCATION COST ASSISTANCE

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

MAYOR OF SURABAYA,

Considering :

that the Regional Government is responsible for the fulfillment of the rights of the community, particularly the local youth who are economically disadvantaged, to continue their education at the higher education and non-formal education levels;
that based on the provisions of Article 113 paragraph (1) of Regional Regulation Number 16 of 2012

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a18555d7-d77b-4aab-8d64-b5ebf0f9bc4e","actionData","errors"]