[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a17cd68a-3840-4857-b895-ee4ade5bae68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2009","number","14","year","2009","published_date","2009-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai","place_of_enactment","Luwuk","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS -PERDA KABUPATEN BANGGAI NO. 13 TAHUN 2002
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2009/No.16, TLD No. 61
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa memperhatikan usaha perdagangan di daerah Kabupaten Banggai yang semakin berkembang dan besaran tarif atas retribusi yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;\r\nbahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat zin Usaha Perdagangan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No, 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 66 Tahun 2001; Perda No. 13 Tahun 2002; Perda Kabupaten Banggai No. 9 Tahun 2008. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan diubah sebagai berikut : 1). Ketentuan Pasal 1 diubah; 2). Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah; 3). Ketentuan Pasal 3 dihapus. 4). Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah; 5). Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip ketentuan baru Pasal 6A; 6). Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah; 7). Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3); 8). Ketentuan Pasal 13 di hapus; 9). Ketentuan Pasal 15 diubah; 10). Pada Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah; 11). Pada Ketentuan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2009. \n 6 Halaman; Penjelasan: 1 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan terkait retribusi surat izin usaha perdagangan. Latar belakang perubahan ini adalah perkembangan usaha perdagangan di Kabupaten Banggai dan ketidaksesuaian tarif retribusi dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi agar sesuai dengan kondisi ekonomi terkini dan meningkatkan pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial yang diubah meliputi:\n\n1. Definisi istilah-istilah seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Badan, Kas Daerah, Perusahaan, Perdagangan, SIUP, SPISIUP, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, Perubahan Perusahaan, Cabang Perusahaan, Perwakilan Perusahaan, Wajib Retribusi, Masa Retribusi, SPTRD, SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, STRD, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah.\n2. Kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa untuk memiliki SIUP, dengan mekanisme dan tata cara perolehan SIUP diatur oleh Peraturan Bupati.\n3. Masa berlaku SIUP selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 5 tahun dan penyampaian laporan setiap tahun.\n4. Pengecualian objek retribusi SIUP untuk Usaha Mikro dengan modal paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.\n5. Struktur penetapan tarif retribusi SIUP digolongkan berdasarkan golongan usaha (Kecil, Menengah, Besar) berdasarkan modal kekayaan bersih.\n6. Tidak ada biaya untuk pengajuan SIUP baru, namun pemungutan biaya berlaku pada saat pembaruan atau daftar ulang SIUP dengan tarif yang berbeda untuk setiap golongan usaha.\n7. Masa retribusi adalah 5 (lima) tahun.\n8. Ancaman pidana kurungan atau denda bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin Usaha Perdagangan yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang bersangkutan.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada Pasal 12 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 14 OF 2009
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANGGAI REGENCY
NUMBER 13 OF 2002 CONCERNING LOCAL FEE FOR TRADING BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI,

\n\n \n \n

Considering:

that considering the trading business in the Banggai Regency area
which is increasingly developing and the amount of tariffs on local fee listed
in Article 12 paragraphs (1) and (2) of the Regional Regulation of Banggai Regency
Number 13 of 2002 concerning Local Fee for Trading Business License,
is no longer in accordance with the rate of economic growth of the community
and current developments, so adjustments need to be made;
that the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Regional Regulation of Banggai Regency
Number 13 of 2002 concerning Local Fee for Trading Business License,
needs to be amended and adjusted based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a17cd68a-3840-4857-b895-ee4ade5bae68","actionData","errors"]