[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a17bb7fb-1486-4c2f-ba1d-01e5336b4830","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 6 Tahun 2005 tentang IZIN USAHA PERIKANAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2015-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","IZIN USAHA PERIKANAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN - USAHA - PERIKANAN
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perikanan baik penangkapan, budidaya dan penampungan/Pengelolaannya perlu ditertibkan agar kegiatan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna;\r\nBerdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan. \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.8 Tahun 1981; UU No.9 Tahun 1985; UU No.5 Tahun 1990; UU No.9 Tahun 1995; UU No.23 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No.51 Tahun 1993; PP No.51 Tahun 1998; PP No.25 Tahun 2000 \n Perda Ini Mengatur Mengenai Izin Usaha Perikanan; Meliputi; Subjek Dan Objek Perizinan; Syarat Dan Tata Cara Pemberian IUP; Usaha Perikanan yang Tidak Memerlukan IUP; Kewajiban Dan Larangan Pemegang IUP; Penyidikan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. \n 7 hlmn;1 pnjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Perikanan (IUP) di Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah perkembangan pesat usaha perikanan yang belum tertib dan terkoordinir, sehingga perlu pendataan untuk meningkatkan kesempatan kerja, taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tujuannya adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha perikanan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di daerah untuk memiliki IUP.
Objek perizinan meliputi usaha penangkapan ikan, usaha budidaya keramba/kolam, dan usaha penampungan/pengiriman/pengolahan.
IUP diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan untuk kegiatan budidaya ikan di kolam dengan luas areal lebih dari 0,5 hektar, pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas produksi lebih dari 10 ton per bulan, penampungan dan pemasaran hasil dengan kapasitas produksi lebih dari 20.000 ekor atau 20 ton per bulan, budidaya di kerambah/jaring apung dengan luas mulai dari 5 unit, dan pembenihan ikan dengan kapasitas lebih dari 100.000 ekor per bulan.
Pemegang IUP wajib melaporkan kegiatan usaha perikanannya setiap 6 bulan sekali.
Nelayan/pembudidaya ikan yang kegiatannya kurang dari ketentuan yang ditetapkan tidak wajib memiliki IUP, tetapi wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
Pemegang IUP berkewajiban melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan.
Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan/alat yang merusak dan mencemarkan sumber perairan perikanan dan lingkungannya, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diizinkan, serta memasukkan dan mengeluarkan hasil perikanan dari atau keluar daerah tanpa izin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BATANGHARI REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING

FISHERIES BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the increasing development of fisheries business activities, both fishing, aquaculture and shelter / management, it needs to be streamlined so that the intended activities can be useful and successful; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to form a Regional Regulation regarding Fisheries Business License. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regencies within the Provincial Region of Central Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1956 Number 25) as amended by Law Number 7 of 1965 concerning the Establishment of Level II Sarolangun

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a17bb7fb-1486-4c2f-ba1d-01e5336b4830","actionData","errors"]