[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1764399-cd38-427c-bc7e-5a21e5a2ec70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelayanan Kesehatan - Izin Penyelenggaraan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2011/124 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan perlu pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru, peraturan daerah yang selama ini dipakai sudah tidak relevan lagi untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi mengenai Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masa berlaku izin, kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan sanksi dan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2011. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2003 dicabut. \n 66 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Izin Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 34 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan serta menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pelayanan kesehatan berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, meliputi:

Izin bagi tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, apoteker, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya).
Izin bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama (balai pengobatan, puskesmas, dll.).
Izin bagi sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua (rumah sakit kelas C dan D, rumah bersalin, dll.).
Izin bagi sarana pelayanan kesehatan penunjang medis (laboratorium, apotek, klinik radiologi, optikal, toko obat).
Izin dan tanda terdaftar bagi penyelenggara pelayanan kesehatan di luar ilmu kedokteran dan keperawatan (pengobat tradisional, penyelenggara JPKM, dll.).

Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib memiliki izin dari Walikota melalui instansi yang berwenang. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan.

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku izin.\n2. Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang dalam proses, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku wajib mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (4) diancam pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000.\n2. Tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan yang melakukan tindak pidana sesuai undang-undang lain dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Walikota dapat mencabut izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan etika profesi.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1), (2), dan (4), serta Pasal 40 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan atau tertulis, hingga pencabutan izin.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Cimahi No. 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dan Ijin Penyelenggaraan Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203610/perda-kota-cimahi-no-34-tahun-2003","8f90065e-19d2-4c0d-81a1-4714c88376de","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF CIMAHI CITY
NUMBER: 124 YEAR: 2011 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 11 OF 2011

ON
LICENSING OF HEALTH
SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

Considering / Whereas :

that in order to improve the quality and reach of health services, it is necessary to regulate the rights and obligations of the public in obtaining licenses for the provision of health services;
that with the existence of new laws and regulations, the regional regulations that have been used so far are no longer relevant to regulate the provision of health services;
that based on the considerations as intended in letters a and b above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Cimahi City regarding Licensing of Health Services;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 8 of 1974 on the Principles of Civil Service (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1974 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1764399-cd38-427c-bc7e-5a21e5a2ec70","actionData","errors"]