[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a17629d9-7a33-47a0-8d34-0ee4ee123349","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Berau","place_of_enactment","Tanjung Redep","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BUMD
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2013/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Kampung, maka perlu mengubah Perda No.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung. \n Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; PP No.72 Tahun 2005; Perda Kabuapten Berau No.9 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Pembentukan Organisasi BUMK, Pengelolaan, Pembinaan dan Pendampingan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013. \n Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004. Peraturan yang Dicabut: Perda Kabuapten Berau No.10 Tahun 2007. \n Peraturan yang akan diatur: Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 10).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Kabupaten Berau. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan dari pembentukan BUMK adalah untuk mengelola potensi ekonomi masyarakat Kampung.

Ketentuan substansial mencakup:

Syarat umum dan khusus pembentukan BUMK, termasuk inisiatif dari Pemerintah Kampung atau masyarakat, adanya potensi usaha ekonomi, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, dan peningkatan pendapatan masyarakat dan Kampung.
Struktur kepengurusan BUMK yang terdiri dari Penasehat atau Komisaris (dijabat oleh Kepala Kampung), Pelaksana Operasional atau Direksi, Direktur atau Manajer, dan Kepala Unit Usaha.
Pengelolaan BUMK yang terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung, dengan tugas dan wewenang masing-masing pengurus.
Jenis-jenis usaha yang dapat dijalankan oleh BUMK, seperti jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri kecil dan rumah tangga.
Permodalan BUMK yang berasal dari Pemerintah Kampung, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama usaha dengan pihak lain.
Bagi hasil usaha yang dilakukan berdasarkan keuntungan bersih, serta ketentuan mengenai kerugian atau pailit.
Kerjasama usaha antar-Kampung atau dengan pihak ketiga yang harus dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama.
Laporan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Kepala Kampung dan selanjutnya kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
Pembinaan dan pendampingan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Kampung.
Pengawasan oleh Badan Pengawasan Internal dan Inspektorat Kabupaten Berau.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BERAU REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BERAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve the financial capacity of the Village Government in the implementation of Governmental and development and increase the income of the community in the Village, it is necessary to amend Regional Regulation Number 10 of 2007 concerning Procedures for Establishment and Management of Village-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for Establishment and Management of Village-Owned Enterprises.

In view of:

Law Number 27 of 1959 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72), Concerning Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a17629d9-7a33-47a0-8d34-0ee4ee123349","actionData","errors"]