[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1711320-319c-4479-8bb7-2b630f376b08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surakarta","place_of_enactment","Surakarta","theme","Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan izin mendirikan bangunan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No. 2/ 2018
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan; bahwa pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung belum mengakomodasi ketentuan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan; bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surakarta di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup; Pemberian IMB; Penerbitan IMB; Pelaksanaan Pembangunan; Pelaporan; Larangan; Pengawasan, Pembinaan dan Pengendalian; Sosialisasi; Retribusi; Pemutihan; Pembongkaran; Perobohan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2018. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surakarta. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan kepastian hukum. Tujuannya adalah pengendalian pemanfaatan ruang, kelayakan bangunan, legalitas hukum, dan efisiensi pelayanan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewenangan pemberian IMB yang didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan. Setiap orang atau badan yang akan membangun, merehabilitasi, atau memugar bangunan wajib memiliki IMB, dengan pengecualian tertentu seperti perawatan bangunan tanpa mengubah denah, mendirikan bangunan tidak permanen untuk hewan peliharaan, atau bangunan sementara untuk pameran.

\n\n

Hak dan Kewajiban:

Pemohon IMB harus mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen administrasi (bukti kepemilikan tanah, data tanah, data pemilik, surat pernyataan tidak sengketa, bukti pembayaran PBB, rekomendasi forum keagamaan jika diperlukan, analisis dampak lalu lintas jika diperlukan, izin lingkungan) dan dokumen teknis (gambar rencana bangunan, perhitungan struktur, data penyedia jasa perencanaan).
Pemerintah Daerah berhak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian IMB.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan rencana teknis, IMB bertahap, IMB di atas/bawah tanah, air, atau prasarana umum, pelaksanaan pembangunan sesuai persyaratan teknis, pelaporan, larangan, sosialisasi, retribusi IMB, pemutihan bangunan tanpa IMB, pembongkaran bangunan ilegal, dan perobohan bangunan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IMB yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan.\n2. Permohonan IMB yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Selain itu, dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SURAKARTA
CENTRAL JAVA PROVINCE

SURAKARTA CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 2 OF 2018
ABOUT
IMPLEMENTATION OF BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize orderly building implementation in accordance with the provisions and the realization of legal certainty in building implementation, it is necessary to carry out control by the regional government through the granting of a building permit;
that the regulation of Building implementation in Surakarta City as stipulated in Surakarta City Regional Regulation Number 8 of 2016 concerning Buildings has not accommodated the provisions for implementing building permit;
that in order to carry out governmental affairs which are the authority of the Surakarta City Government in the field of Public Works and Spatial Planning as stipulated in Law Number 23 of 2014

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1711320-319c-4479-8bb7-2b630f376b08","actionData","errors"]