[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1645580-7f7d-471d-a29d-85e9dedd5687","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEJAHTERAAN SOSIAL - PELAYANAN PENYANDANG MASALAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia 1945 mengamanatkan negara\r\nbertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa\r\nIndonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam\r\nrangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat\r\nIndonesia; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah,\r\nperlu dilakukan pelayanan penyandang masalah\r\nkesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan\r\nberkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan\r\nkesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan\r\nSosial baik perseorangan, keluarga, maupun kelompok\r\nmasyarakat; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian\r\nhukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan\r\nsosial, maka diperlukan pengaturan tentang Pelayanan\r\nPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pelayanan\r\nPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; \n asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan pelayanan PMKS, peran masyarakat, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, sistem informasi, sanksi administratif, ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013. \n 22 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan kepada PMKS.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup, memulihkan fungsi sosial PMKS, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan PMKS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, dan penerapan sanksi.
Pelayanan PMKS diprioritaskan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang memiliki kehidupan tidak layak dan kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunasosialan, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Jenis pelayanan PMKS meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial.
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan PMKS, baik secara individu maupun bersama lembaga.
Badan usaha juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelayanan PMKS sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.

","transitional_provisions","1. Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial yang sudah ada diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa :\n a. peringatan tertulis;\n b. pemberhentian sementara dari kegiatan;\n c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan pelayanan PMKS;\n d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
SERVICES FOR PERSONS WITH SOCIAL WELFARE PROBLEMS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandate the state to be responsible for protecting the entire Indonesian nation and promoting public welfare in order to realize social justice for all Indonesian people;
that in order to improve social welfare in the Region, it is necessary to provide services for persons with social welfare problems in a planned, directed and sustainable manner that is directed at improving the social welfare of Persons with Social Welfare Problems, both individuals, families and community groups;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty in the implementation of social welfare services, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1645580-7f7d-471d-a29d-85e9dedd5687","actionData","errors"]