[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1631e15-37e8-44ae-afe1-ceb6c2d22fb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan No. 14 Tahun 2014","number","14","year","2014","published_date","2014-08-06","effective_date","2014-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pamekasan","place_of_enactment","Pamekasan","theme","Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOSIAL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa perkembangan daerah yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam\r\nfasilitas di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, menjadi daya tarik bagi\r\nmasyarakat untuk datang dan bertempat tinggal baik \tuntuk sementara maupun untuk menetap dalam\r\nkurun waktu tertentu dengan menggunakan jasa hotel, penginapan, dan rumah kos;\r\nb. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, diperlukan upaya\r\nterpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban baik bagi pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar;\r\nc. bahwa sejalan dengan perkembangan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5059);\r\n9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5188);\r\n10.\tUndang-Undang\tNomor 12\tTahun 2011 tentang \tPembentukan\tPeraturan\tPerundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang•\r\nUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); \r\n13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;\r\n14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standarisasi Usaha Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014;\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di\r\nLingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002\r\nNomor 5 Seri C);\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 ten tang Larangan Atas Minuman\r\nBeralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001\r\nNomor 17 Seri C);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);\r\n \n Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain mengatuur tentang Ketentuan Umum; Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah 1n1 meliputi pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos.; Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos diselenggarakan berdasarkan pada norma hukum, agama, kesusilaan, kearifan lokal, dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di tengah masyarakat; Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan: a. mewujudkan daerah yang religius/ agamis; b. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal; c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban; d. mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah; Penggolongan Usaha; Hak, Kewajiban dan larangan; Perubahan Usaha; pembinaan, pengawasan dan Pengendalian; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan: a. mewujudkan daerah yang religius/ agamis;\r\nb. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal; c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban; d. mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah ; Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014. \n 8 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tata kelola hotel, penginapan, dan rumah kos di Kabupaten Pamekasan. Latar belakangnya adalah perkembangan daerah yang meningkatkan kebutuhan akan fasilitas akomodasi, sehingga diperlukan upaya terpadu untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Tujuannya adalah mewujudkan daerah yang religius, mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan dan budaya, melindungi kepentingan semua pihak, serta mendorong industri pariwisata.

Ketentuan substansial mencakup:

Penggolongan usaha: Hotel (bintang dan non-bintang), penginapan, dan rumah kos. Kriteria dan persyaratan masing-masing golongan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Hak dan kewajiban pengelola usaha: Memberikan perlindungan kepada pengguna jasa, menghormati kearifan lokal, tidak menggunakan fasilitas untuk kegiatan ilegal, menyediakan tempat peribadatan, menjamin kewajiban atas pungutan negara dan daerah, menyelenggarakan pembukuan, dan menyampaikan laporan tingkat hunian kamar.
Larangan: Pengelola penginapan dan rumah kos dilarang menyediakan fasilitas karaoke.
Perubahan usaha: Pemindahtanganan kepemilikan, perubahan nama, dan/atau lokasi usaha wajib dilaporkan kepada Bupati.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian: Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PAMEKASAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION
OF PAMEKASAN REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2014
CONCERNING
MANAGEMENT OF HOTELS, LODGINGS,
AND BOARDING HOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PAMEKASAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the development of the region is increasingly
increasing along with the availability of various kinds of
facilities in the fields of education, services and trade
as well as government facilities, becoming an attraction for
people to come and reside both
temporarily or permanently in
a certain period of time using the services of
hotels, lodgings, and boarding houses;
that with the increasing number of hotel businesses,
lodgings, and boarding houses, integrated efforts are needed
between the Regional Government and the community
in order to create security, peace
and order for managers, service users
and the surrounding environment;
that in line with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1631e15-37e8-44ae-afe1-ceb6c2d22fb2","actionData","errors"]