[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a162a028-3e57-4e66-9207-9de339443e84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2022","number","8","year","2022","published_date","2022-12-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"3509adf3-7a0e-41dc-8c07-c2125f3f60c4","Usaha Milik Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

badan usaha milik desa
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2022/NO.8; https://jdih.jepara.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, potensi Desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya ekonomi masyarakat Desa untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa. \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pendirian BUM desa/Bum Desa Bersama; Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga; Organisasi Dan Pegawai BUM Desa/ BUM Desa Bersama; Rencana Program Kerja; Kepemilikan, Modal, Aset, Dan Pinjaman BUM Desa/ BUM Desa Bersama; Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama; Pengadaan Barang Dan / Atau Jasa; Kerja Sama; Pertanggungjawabanl; Pembagian Hasil Usaha; Kerugian; Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa / BUM Desa Bersama; Perpajakan Dan Retribusi; Pembinaan, Dan Pengembangan BUM Desa / BUM Desa Bersama; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa tentang Badan Usaha Milik \n 31 Halaman, Penjelasan : 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Latar belakangnya adalah untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset dan potensi Desa, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama: BUM Desa didirikan oleh satu Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BUM Desa Bersama didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Petinggi.
Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama: Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Perangkat organisasi ini diatur secara rinci mengenai wewenang, tugas, tata kerja, dan tata hubungan antar perangkat.
Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama: Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas penyertaan modal Desa, penyertaan modal masyarakat Desa, dan bagian dari laba usaha. Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah.
Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama: BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja Sama: BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
Pertanggungjawaban: Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.

\n","transitional_provisions","Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.","sanctions","(-)","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Jepara No. 15 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik DesaTentang Badan Usaha Milik Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/267778/perda-kab-jepara-no-15-tahun-2010","0884d04a-d5de-41b0-9d77-e8e44e122f02","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER .8. YEAR 2022
CONCERNING
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering:

that in order to manage businesses, utilize assets, Village potential, develop investment and productivity, provide services, and/or provide other types of businesses to develop and utilize the economic resources of the Village community to achieve the greatest possible welfare of the community, the Village may establish Village-Owned Enterprises;
that with the enactment of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, it is necessary to review Regional Regulation Number 15 of 2010 concerning Village-Owned Enterprises;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village-Owned Enterprises;

In View of:

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a162a028-3e57-4e66-9207-9de339443e84","actionData","errors"]