[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1589fb2-0283-4073-a27a-7686122bcf2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024","number","10","year","2024","published_date","2024-07-25","effective_date","2024-08-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af582bae-d507-483d-a02b-b75307c3b989","Ketentuan Pakaian Dinas","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pakaian dinas asn
2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 10, BN 2024 (488) : 13 hlm
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan peertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; \n Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 \n Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan indentitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan - Pakaian Dinas ASN, - Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, - Pendanaan, - Pembinaan dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024. \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (BN Tahun 2020 Nomor 251) \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, dan kewibawaan ASN melalui penggunaan pakaian dinas yang terstandarisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis Pakaian Dinas:

Pakaian Dinas Harian (PDH) yang terdiri dari PDH khaki (Senin-Selasa), PDH kemeja putih (Rabu), dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah (Kamis-Jumat).
Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk acara kenegaraan atau resmi.
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk tugas operasional lapangan.
Pakaian Dinas Upacara untuk acara-acara tertentu.
Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Atribut Pakaian Dinas:

Tanda jabatan (bahu, kerah, saku).
Lencana KORPRI.
Papan nama.
Nama satuan kerja/Kementerian/Pemerintah Daerah.
Lambang Kementerian/Pemerintah Daerah.
Tanda pengenal.

Kelengkapan Pakaian Dinas:

Tutup kepala (peci nasional, mutz, topi pet).
Jaket (opsional untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama).
Ikat pinggang.
Sepatu hitam/putih/PDL.

Peraturan ini juga mengatur penggunaan pakaian dinas bagi ASN wanita berhijab atau hamil, serta pakaian dinas petugas layanan. ASN wajib berpakaian dinas dengan atribut lengkap, berambut pendek rapi (pria), dan tidak mewarnai rambut yang mencolok.

","transitional_provisions","Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. ASN Kementerian dan Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2024
CONCERNING
OFFICIAL ATTIRE OF STATE CIVIL APPARATUS
WITHIN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND REGIONAL GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that official attire is one of the markers of identity and authority of the State Civil Apparatus so that the use of official attire within the Ministry of Home Affairs and regional government needs to be fully regulated to create uniformity and order;
that Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2020 concerning Official Attire of State Civil Apparatus within the Ministry of Home Affairs and Regional Government has not accommodated the organizational needs for the use of official attire and official attire attributes for State Civil Apparatus, so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1589fb2-0283-4073-a27a-7686122bcf2a","actionData","errors"]