[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a153c30f-db82-4b62-8c9e-6728ba8d4a15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 02 Tahun 2020","number","02","year","2020","published_date","2020-01-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Penyelenggaraan Metrologi Legal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2020/No.02
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Metrologi Legal
ABSTRAK:	\n \n Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan kepada konsumen, dan mendapatkan\r\njaminan dalam pengukuran. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas perangkat hukum yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kegiatan niaga \r\ndan jasa, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya maka perlu adaya tertib alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. \r\nDalam rangka melaksanakan kewenangan\r\npemerintah daerah di bidang perdagangan khususnya \r\npelaksanaan metrologi legal beru pa tera, tera ulang\r\ndan pengawasan sebagaimana diatur dalam Huruf \r\nDD Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang\r\nPerdagangan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah ten tang \r\nPenyelenggaraan Metrologi Legal. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun\r\n1959; Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M \r\nDAG/PER/ 10/2011; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia\r\nNomor 69/M-DAG/PER/ 10/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia\r\nNomor 26/M/DAG/PER/5/2017; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia\r\nNomor 67 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia \r\nNomor 68 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia\r\nNomor 115 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun\r\n2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal, yang memuat: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang; Masa Berlaku dan Bentuk Tanda Cap Tera Sah Bagi UTTP; Barang dalam Keadaan Terbungkus; Hak dan Kewajiban Pemilik atau Pemakai UTTP; Larangan; Optimalisasi Pelayanan Tera dan Tera Ulang; Pengawasan dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Anggaran; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal bertujuan untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen terkait penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan kegiatan niaga dan jasa, memberikan perlindungan konsumen, dan menciptakan pelaku usaha yang profesional.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

UTTP yang wajib ditera dan tera ulang adalah yang digunakan untuk kepentingan umum, usaha, penyerahan/penerimaan barang, penentuan pungutan/upah, penentuan produk akhir, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Pemilik atau pemakai UTTP memiliki hak atas jaminan kebenaran UTTP, informasi yang benar, dan pelayanan yang tidak diskriminatif. Kewajibannya meliputi penggunaan UTTP yang bertanda tera sah, menera ulang UTTP yang diperbaiki atau menyimpang, dan menggunakan UTTP dengan benar.
Peraturan ini melarang penggunaan UTTP bertanda tera batal, tidak bertanda tera sah, tanda tera rusak, atau penunjukannya menyimpang di tempat usaha atau tempat yang digunakan untuk kepentingan umum.
Pemerintah Daerah mengoptimalkan pelayanan tera dan tera ulang melalui sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, pendataan, penyediaan sumber daya manusia kemetrologian, dan pengelolaan standar.
Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan penggunaan UTTP melalui penyampaian informasi, laporan, atau pengaduan.

\n\n

Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan terhadap UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Anggaran pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

","transitional_provisions","1. UTTP yang ditera atau ditera ulang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Tera atau Tera Ulang berakhir.","sanctions","Setiap orang/badan/perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Jika teguran tidak diindahkan, dapat dikenakan sanksi pelarangan sementara penggunaan. Pelanggaran berulang setelah sanksi administrasi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF BANJARMASIN
NUMBER 2 OF 2020
on
IMPLEMENTATION OF LEGAL METROLOGY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that everyone has the right to consumer protection, and to obtain guarantees in measurement;
that in order to meet the needs of the community for good legal instruments in order to improve services for trade and services, provide protection to consumers, create more professional and reliable business actors, it is necessary to have orderly measuring instruments, scales, weights and their equipment;
that in order to carry out the authority of the regional government in the field of trade, especially the implementation of legal metrology in the form of verification, re-verification and supervision as regulated in Letter DD of the Division of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a153c30f-db82-4b62-8c9e-6728ba8d4a15","actionData","errors"]