[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a152e8f6-5350-4242-8f10-d30ec7b24148","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015 tentang Lembaga Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-08-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Lembaga Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA-ADAT
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, WP.ED 156: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Adat
ABSTRAK:	\n \n Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat. lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah adalah urusan dibidang kebudayaan meliputi pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Lembaga Adat. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 17 Tahun 2013, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015, PP Nomor 73 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 19 Tahun 2008, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 87 Tahun 2014, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, Permendagri Nomor 39 Tahun 2007, Permendagri Nomor 52 Tahun 2007, Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, Permendagri Nomor 1 Tahun 2014, Perda Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lembaga Adat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Lembaga Adat, Hak, Wewenang, dan Kewajiban Lembaga Adat. Penataan Lembaga Adat yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Inventarisasi dan Pendaftaran. Diatur pula Pembinaan, Keuangan dan terakhir Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan lembaga adat sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang lembaga adat di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat sebagai modal sosial dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Kedudukan lembaga adat sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat hukum adat di luar susunan organisasi pemerintah.
Tugas lembaga adat untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
Fungsi lembaga adat sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, dan penciptaan hubungan yang harmonis antara tokoh adat dengan aparat pemerintah.
Wewenang lembaga adat untuk mewakili masyarakat adat, mengelola hak-hak adat, menyelesaikan perselisihan adat, dan menyampaikan usulan program pelestarian budaya.
Kewajiban lembaga adat untuk menjunjung tinggi Pancasila, memelihara stabilitas nasional, dan menjaga persatuan bangsa.
Penataan lembaga adat yang meliputi inventarisasi dan pendaftaran.
Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap lembaga adat.
Pengaturan keuangan lembaga adat yang bersumber dari iuran anggota, bantuan masyarakat, hasil usaha, dan anggaran pemerintah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
CUSTOMARY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n

Considering:

that customs and socio-cultural values of the community are a social capital that can be utilized in the implementation of development, so it is necessary to make efforts to preserve and develop them in accordance with the characteristics of the indigenous people;
that customary institutions in the region have great potential to participate in the development and preservation of cultural customs in the region, which is part of the effort to maintain the nation's cultural resilience as a pillar of national resilience;
that based on the provisions of Article 12 paragraph (2) letter p of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, one of the mandatory governmental affairs of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a152e8f6-5350-4242-8f10-d30ec7b24148","actionData","errors"]